Kastara.ID, Jakarta – Tri Rismaharini (Risma) tampaknya menjadi menteri yang palung banyak mendapat publikasi media dibandingkan menteri lain yang dilantik Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020. Demikian diutarakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Sabtu (9/1).
Menurut pria yang kerap disapa Jamil ini, publikasi itu diperoleh Risma dari kerja blusukan menemui gelandangan dan pengemis di Jakarta.
“Risma juga mendapat publikasi dari media dengan munculnya relawan Pasukan Tri Rismaharini (Pasutri) For DKI,” papar penulis buku Riset Kehumasan ini.
Dua peristiwa itu dinilai Jamil terkesan saling berkaitan yang kental bermuatan politis. Karena itu, sulit untuk meniadakan aroma politis dalam aktivitas blusukan Risma di Jakarta.
“Hal itu sangat disayangkan mengingat kapasitas Risma sebagai Menteri Sosial. Kesan di masyarakat, Risma melakukan aktivitas politis yang dibungkus aroma sosial dengan menemui gelandangan dan pengemis,” tandas Jamil.
Kalau hanya itu yang dilakukan, maka akan timbul kesan Risma sedikit bekerja tapi banyak publikasi. “Hal ini tentu dapat mengecoh masyarakat dalam menilai Risma. Seolah-olah Risma pekerja luar biasa hanya karena melihat gencarnya publikasi,” imbuhnya.
Padahal, lanjut Jamil, apa yang dilakukan Risma bukanlah pekerjaan utama seorang menteri. Tugas utama seorang menteri adalah menyusun kebijakan (regulasi) sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan.
Selain itu, menteri harus melaksanakan kebijakan sesuai fungsi dan tugasnya serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan.
“Tugas utama menteri tersebut belum ada yang dilakukan Risma. Tapi anehnya masyarakat sudah menilainya berhasil hanya karena blusukan yang gencar dipublikasikan,” jelasnya.
Bahkan Jamil menekankan bahwa penilaian yang tidak proporsional itu harus diingatkan. “Kalau tidak, nanti ada menteri yang dinilai berhasil padahal ia tidak melaksanakan tugas utamanya. Ini tentu menyedihkan,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999 ini. (jie)