Kastara.ID, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membantah anggapan kegiatan blusukan yang dilakukannya adalah pencitraan. Wanita yang akrab disapa Risma ini menegaskan, kegiatan blusukan yang dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta semata-mata menjalankan tugas dan berniat membantu para pemulung dan gelandangan yang ditemuinya. Bahkan Risma bersumpah “Demi Allah” tidak sedang mencari popularitas politik.
Hal itu diungkapkan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta (13/1). Risma menambahkan, semua yang terjadi di lapangan bukan setting-an. Semuanya menurut mantan Wali Kota Surabaya itu terjadi secara spontan dan semata-mata atas rasa kemanusiaan. Risma menegaskan, kegiatan blusukan sudah menjadi kebiasaannya sejak masih menjabat Kepala Dinas Kebersihan di Surabaya.
Sebelumnya aksi blusukan Risma sempat menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya dalam kegiatan tersebut, Risma sempat berdialog dengan sejumlah gelandangan di Jalan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merasa aneh dengan hal itu. Pasalnya kawasan perkantoran itu selama ini dikenal steril dari gelandangan. Bahkan Riza mengaku sudah tinggal di Jakarta sejak berusia empat tahun. Selama itu ia mengaku tidak pernah melihat gelandangan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, aksi blusukan Risma bukan sesuatu yang terlarang. Agus menilai kegiatan blusukan lebih tepat dilakukan oleh kepala daerah. Agus pun mengingatkan, saat ini Risma bukan lagi wali kota melainkan seorang menteri. Sebagai Mensos, menurut Agus, sebaiknya Risma fokus pada kewenangan kerjanya.
Agus mencontohkan, masih banyak data penerima bantuan sosial (bansos) atau Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang kacau. Sebaiknya Risma mendahulukan upaya memperbaiki data tersebut. Pasalnya DTKS seringkali menjadi sumber penyimpangan pemberian bansos. Perbaikan data diperlukan agar bansos yang diberikan lebih tepat sasaran.
Selain itu menurut Agus, masih banyak pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) yang perlu ‘dikocok ulang.’ Menurut Agus, baik pejabat eselon I maupun eselon II. Risma perlu melakukan pembersihan secara menyeluruh di Kemensos. Hal ini agar Risma memiliki bawahan yang benar-bernar berintegeritas. (ant)