Kastara.ID, Jakarta – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mengatakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR (14/1) mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sosialisasi soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Hal itu disampaikan pria yang kerap disapa Jamil ini kepada Kastara.ID, Jumat (15/1) pagi.
Menurut Menkes, lanjut Jamil, pemerintah akan masif menyosialisasikan vaksin Covid-19 melalui media mainstream dan media sosial dengan meminta sumber-sumber yang kredibel untuk bicara lebih banyak untuk menangkal hoaks.
“Menteri Kesehatan sudah menyadari masalah kredibilitas sumber menjadi salah satu faktor gagalnya komunikasi publik, khususnya terkait vaksinasi. Para nara sumber yang menyampaikan informasi vaksin tidak dipercaya sebagian masyarakat. Padahal, para nara sumber itu pada umumnya petinggi di negeri ini,” ungkap pengajar Riset Kehumasan ini.
Kalau sebagian masyarakat sudah tidak mempercayai para nara sumber itu, lanjut Jamil, maka dengan sendirinya informasi yang disampaikannya akan ditolak. Ini berakibat tidak terjadinya efektifitas komunikasi publik yang dilakukan pemerintah.
“Ketidakpercayaan itu terjadi karena selama ini sebagian masyarakat menilai pemerintah tidak terbuka terkait vaksin Covid-19, khusunya produk Sinovac. Akibatnya, timbul rasa tidak aman terhadap vaksin tersebut,” papar penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini.
Situasi tersebut, sebut Jamil, membuat setiap individu punya cara sendiri untuk sampai pada sebuah keyakinan apa yang aman dan tidak aman.
Untuk mencegah hal itu, Jamil menyarankan agar pemerintah seyogyanya menyampaikan proses pembuatan vaksin Covid-19 produk Sinovac dengan sejumlah bukti bahwa vaksin itu aman. Semua bukti itu disampaikan secara lengkap dan transparan.
Jamil pu berharap informasi yang lengkap dan transparan itu sebaiknya disampaikan oleh lembaga yang kredibel. Tim Uji Klinis tahap III dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, PT Bio Farma, IDI, BPOM, dan Fakultas Kedokteran dari perguruan tinggi seharusnya diberi wewenang untuk menyampaikan informasi tersebut.
“Suka tidak suka, lembaga-lembaga tersebut yang masih dipercaya sebagian besar masyarakat. Kalau hal itu tidak diperhatikan pemerintah, maka komunikasi publik terkait vaksinasi akan terus mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia. Kita tentu tidak ingin vaksinasi Covid-19 gagal. Bagaimana pun, ikhtiar ini harus sukses, agar masalah pandemi Covid-19 dapat secepatnya dapat diatasi,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999.
“Anak negeri tentu sudah rindu hidup normal. Ini hanya bisa kita temui lagi kalau Covid-19 lenyap dari negeri tercinta,” pungkasnya. (jie)