Kastara.ID, Jakarta – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dikabarkan mendapat tawaran menjadi menteri sosial (mensos) menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Belum jelas tawaran tersebut langsung dari Jokowi atau dari sumber lain. Namun tawaran itu sudah sampai ke Risma. Demikian ulasan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Selasa (15/12).
Menurut Pria yang kerap disapa Jamil ini, Risma oleh sebagian orang memang dinilai sukses membangun Surabaya. Kota Surabaya dinilai berubah selama dipimpin Risma.
Namun kalau melihat perkembangan Surabaya, sebenarnya tidak ada hasil pembangunan yang monumental. Pembangunan di Surabaya tak jauh berbeda dengan kota besar lainnya di Indonesia.
“Jalan di Surabaya tidak banyak yang mulus. Kebanyakan tambalan demi tambalan yang membuat kita tidak nyaman di atas kendaraan. Jalan yang asri juga hanya ditemui di jalan-jalan protokol. Di luar jalan protokol, kita tidak lagi menemui keasriannya,” ungkap pengajar Metode Penelitian Komunikasi ini.
Jamil pun menyoroti soal kemacetan yang masih menjadi bagian dari Kota Surabaya. Pada pagi dan sore masih umum ditemui kemacetan.
“Surabaya juga belum terbebas banjir. Kalau hujan deras, akan ditemui genangan air di berbagai titik. Kali yang bersih juga terbatas. Kalau kita menelusuri Kota Surabaya masih banyak ditemui kali yang kotor,” imbuhnya.
Soal menggratiskan biaya sekolah, Jamil menyebut bukanlah hal istimewa. Sebab daerah lain juga banyak yang sudah menggratiskan uang sekolah. “Jadi, prestasi Risma sebetulnya tidak istimewa. Prestasinya masih skala lokal, belum nasional,” jelas penulis buku Riset Kehumasan ini.
Karena itu, Risma tampaknya belum layak menjadi menteri sosial. Akan lebih layak bila yang menjadi menteri sosial adalah Ahmad Basarah. Selain saat ini menjadi Wakil Ketua MPR, kemampuannya secara nasional juga sudah teruji. Sebab, ia juga sudah menjadi anggota DPR beberapa periode.
Jamil menilai, selama menjadi Wakil Ketua MPR, Basarah juga tidak ada sorotan negatif. Tidak ada hal-hal kontroversial terkait sosoknya. “Kompetensi Ahmad Basarah juga tak perlu diragukan. Ia juga dikenal bersih dan integritasnya tak perlu diragukan,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1966-1999.
Ahmad Basarah juga bukan pemimpin hasil pencitraan. Jamil menilai sosoknya memiliki leadership yang real, sehingga layak memimpin Kementerian Sosial. (jie)