Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi I ini menyerukan agar negara-negara IPU semakin mengokohkan pelaksanaan demokrasi dan penegakan HAM dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia.
“Sistem demokrasi dan HAM menjamin partisipasi dan penghargaan atas hak-hak sipil lebih baik dari sistem lainnya. Untuk itu kita harus mengokohkannya demi terwujudnya tata dunia yang adil dan bermartabat,” terangnya.
Jazuli Juwaini berharap negara-negara maju berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang dalam menerapkan demokrasi dan HAM secara konsekuen.
“Jangan ada standar ganda karena hal itu menunjukkan tindakan yang hipokrit. Mendukung (hasil) demokrasi di negara-negara demokrasi baru jika menguntungkan kepentingannya saja,” tegasnya.
Sebaliknya, lanjut Jazuli, negara-negara berkembang agar semakin kuat mendorong demokratisasi dan HAM sebagai jalan untuk menyejahterakan rakyat di negara masing-masing.
“Saya pribadi yakin jika demokrasi dan penghormatan atas HAM dilaksanakan secara konsekuen, tindak kekerasan, pembunuhan, dan pembantaian nyawa manusia seperti yang terjadi di Robingya, Palestina, Irak, Syiria, dan lain-lain tidak akan terjadi,” pungkas Jazuli.
Sidang IPU kali ini akhirnya menerima usulan untuk secara khusus membahas isu Rohignya. Menurut Jazuli, adalah delegasi Parlemen Indonesia bersama tujuh delegasi negara-negara lain (Banglades, Turki, Maroko, Sudan, Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab) yang secara khusus mengusulkan emegency item atau bahasan khusus tentang Rohingya di sidang IPU.
“Inilah salah satu misi delegasi Indonesia di Sidang IPU (pembelaan atas Rohingnya), semata-mata sebagai bentuk wujud nyata keberpihakan Indonesia untuk memerangi penindasan terhadap umat manusia atas nama apapun,” terang Jazuli.
Akhirnya voting pembelaan terhadap warga Rohingnya menang dengan 1027 suara, termasuk dukungan 100 persen dari delegasi Inggris dan Canada, dan yang mendukung Myanmar hanya 47 suara. “Ini menunjukkan rasa dan solidaritas kemanusiaan itu masih ada di antara bangsa-bangsa,” kata Jazuli. (arya)