Cipayung

Kastara.ID, Depok – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Cipayung dibuka secara resmi oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Depok, Kadis PUPR Dadan Rustandi, Ketua LPM Kelurahan, perwakilan Perangkat Daerah, serta diikuti oleh tokoh masyarakat se-Kecamatan Cipayung Jaya secara virtual, Senin (1/2).

Idris dalam sambutannya mengatakan, dengan jumlah kelurahannya ada 5, jumlah RW-nya ada 54, jumlah RT-nya 349, jumlah posyandunya ada 68 dan Indeks Pembangunan Manusianya (IPM)-nya penilaian kesehatan pendidikan dan ekonomi tahun 2020 nilainya 75,65%.

Jumlah penduduknya laki-lakinya 93 ribu dan perempuannya 90 ribu, Indeks ketahanan keluarganya baik 84 yang paling tinggi sosialnya. Anggaran untuk tahun 2020 Kecamatan Cipayung 22 miliar, paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Depok.

Idris mengingatkan, nantinya pembangunan fisik wilayahnya berbasis masyarakat yang harus diberdayakan masyarakat setempat sesuai swakelola, jadi pekerjaan fisik harus dilibatkan masyarakat.

Kegiatan nonfisik saat ini masih menjadi primadona dalam rumusan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cipayung Tahun 2021. Perbandingannya pun cukup jauh dengan kegiatan fisik, yaitu 75 persen dan 25 persen.

Plt Camat Cipayung Asloe’ah Madjri di sela kegiatan Musrenbang di Aula Kantor Kecamatan Cipayung, mengatakan, kegiatan nonfisik yang menjadi prioritas dalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi pelatihan untuk pelaku usaha, pelatihan karang taruna, serta pelatihan lainnya.

“Musrenbang tahun ini masih didominasi kegiatan nonfisik sebesar 75 persen dan fisik 25 persen. Untuk kegiatan fisik, anggarannya tidak besar. Namun, bisa dikaver dari kegiatan dinas terkait. Misalnya, pembangunan taman yang dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), ataupun pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),” terangnya.

Dirinya berharap, semua kegiatan yang diusulkan oleh warga serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan begitu, pembangunannya nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tadi Wali Kota Depok juga berpesan agar seluruh masukan bisa dicatat dan diupayakan terealisasi. Semua ini untuk meningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM),” pungkasnya. (*)