Hadir pula Hasbulah Rahmat dan Asep Arwin dari Komisi 4 Anggota Dewan dari Provinsi Jawa Barat untuk dapil Depok-Bekasi, Babhinkantimmas dan Babinsa yang akan membantu Rutilahu 2023.
Kepala Dinas Rumkin Kota Depok, Dudi Miraz Dalam sambutannya mengatakan,Pelaksanaan pembangunan (Rutilahu) rumah tidak layak huni akan dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 355 unit rumah tersebar di 6 kecamatan dan 14 Kelurahan di Depok, di bantu dari Provinsi Jabar.
Masih kata Dudi Tujuan dibangunnya Rumah Layak Huni untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat melaui kwalitas hunian yang sehat aman dan nyaman,karena dari rumah yang sehat akan melahirkan generasi yang berkwalitas untuk generasi penerus bangsa.Untuk itu diperlukan pendampingan,pembinaan dan rangsangan dari pihak eksternal untuk menumbuhkan kondisi rumah dengan kwalitas standar layak huni.
Selain program Rutilahu dari Provinsi Jabar,terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya biasa di sebut BSPS ini dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Depok Program RTLH sudah dianggarkan 2211 unit rumah di 11 Kecamatan dan di 57 kelurahan di Depok.
Ditempat yang sama Hasbullah Rahmat mengatakan,saya mewakili Depok di Provinsi Jabar, dan dibantu kawan-kawan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menghimpun datanya untuk Rutilahu akan dimaksimalkan.
Target saya, diakhir masa jabatan Gubernur Jawabarat September 2023 sebanyak 100.000 unit rumah tidak layak huni sudah dibangun, BKM di percaya tugasnya membelanjakan bahan material untuk membangunan rutilahu di wilayahnya masing-masing ,kemudian BKM setelah selasai pekerjaan rumah wajib melaporkan ke provinsi.
Jika Ada BKM yang rapi dan bagus mengerjakan Rutilahu ini saya akan memberikan reward minimal BKM nya kan di pakai terus karena sudah membantu program Pemerintah Provinsi Jawabarat.tutupnya
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali masyarakat mandiri agar mampu mengatasi kemiskinan.
Badan Keswadayaan Masyarakat suatu lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan unsur masyarakat dalam keputusan yang kondusif untuk menumbuhkan kesewadayaan masyarakat.
BKM secara formal adalah lembaga kolektif yang merumuskan unsur-unsur strategis bagi kepentingan masyarakat, sehingga kerangka yang digunakan untuk merumuskan suatu policy, haruslah partisipatif.
Peran dan Fungsi badan keswadayaan masyarakat (BKM) dalam melaksanakan program pengetasan kemiskinan di Kelurahan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi badan keswadayaan masyarakat (BKM) dalam melaksanakan Program Penanggulangan kemiskinan di Kelurahan. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh.tutup.
Kastara.Id,Bogor - Puluhan elemen atau relawan warga Kota Depok terhimpun dalam Keluarga Besar Bang Imam…
Kastara.id,Jakarta - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan sosok almarhum Prof…
Kastara.Id,Depok - Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono memberikan Sambutan dalam Kegiatan Scratch Day Celebration…
Kastara.Id,Depok - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat Wili Sumarlin memastikan pemilihan…
Kastara.Id,Depok - Kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat secara resmi melantik…
Kastara.Id,Depok - Berdasarkan Nomor 015/BSS/PS/V-2024 TANGGAL 14 MEI 2024. Seluruh jajaran pengurus Perkumpulan Barisan Supian…
Leave a Comment