Kastara.id, Jakarta – Keputusan pemerintah mengimpor garam mendapat kritik tajam dari Fraksi PKS DPR. Tugas pemerintah memang menstabilkan harga garam. Namun jika terjadi kelangkaan tidak serta merta melakukan impor. Apalagi sebentar lagi akan memasuki panen garam.

“Cari dulu akar permasalahannya kelangkaan garam itu. Jangan ujug-ujug pemerintah berniat mengimpor garam,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Jakarta, Selasa (1/8), menanggapi rencana pemerintah mengimpor 75 ribu ton garam karena terjadi kelangkaan komoditi ini di pasaran.

Menurut Jazuli, sebaiknya pemerintah mengkaji dulu dan inventarisir masalah secara cermat, mengapa terjadi kelangkaan garam. “Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam kita,” ujar Jazuli.

Jazuli menegaskan, petani garam kita harus diproteksi agar tidak menderita kerugian akibat kebijakan importasi yang mudah saja dikeluarkan dengan dalih kelangkaan stok. Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam. Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani.

“Cari dulu akar masalahnya sebelum memutuskan impor. Memang pemerintah harus menstabilkan harga tapi jangan melulu orientasinya impor, seolah semua masalah selesai dengan impor,” katanya mengkritisi.

Kalaupun kebijakan importasi diambil, lanjut Jazuli, harus dipastikan clear dulu sumber masalahnya, termasuk clear data kebutuhannya yang tidak tertutupi dari petani garam.

“Saya dengar analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional belum clear betul. Artinya, belum didapat angka total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi. Maka jangan buru-buru buka keran impor,” ujar Jazuli.

Pemerintah seharusnya bekerja keras menyerap garam petani, lalu selanjutnya giat mendorong dan mendukung optimalisasi produksi para petani garam dalam negeri, khususnya garam untuk konsumsi.

Menurut Jazuli Juwaini, sudah lama Fraksi PKS melalui anggotanya khususnya di Komisi terkait menyoroti peningkatan peran dan dukungan pemerintah pada petani dan produksi garam nasional, terutama melalui perluasan lahan tambak skala ekonomi dan penggunaan teknologi pengolahan yang lebih baik.

Sebagai negara dengan garis pantai dan lautan yang luas semestinya kita bisa lebih optimal mengembangkan industri/produksi garam nasional karena bagaimana pun hal itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibandingkan negara lain.

“Ini soal mindset dan keberpihakan negara kepada petani dan industri garam. Dengan peningkatan luas tambak garam skala ekonomi dan teknologi pengolahan seharusnya kita bisa meningkatkan produksi garam baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” katanya. (arya)