Kastara.id, Makkah – Jadwal pemulangan terakhir jemaah haji 2018 masih lebih 25 hari lagi. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sudah mengumumkan delapan inovasi layanan haji tahun depan. Rilis pada pers disampaikan usai exit meeting di Jeddah, Rabu (29/8) malam, membahas evaluasi sementara penyelenggaraan haji.
Rapat itu dihadiri seluruh delegasi Amirul Hajj dan petinggi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi. Inspirasi inovasi layanan haji digali Menag dari banyak sumber. Formal maupun informal. Mulai rapat resmi, laporan bawahan, interaksi dengan jemaah saat blusukan, hasil pengecekan sentra layanan, juga obrolan informal sambil ngopi pagi.
Delapan rencana inovasi layanan haji 2019 itu, sebagian besar telah didiskusikan Menag saat ngopi santai sambil lesehan di Wisma Al Mabrur, Kantor PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah, pagi terakhir di Hari Tasyrik, Jumat (24/8) lalu.
Ngopi Pagi
Awalnya lesehan terbatas antara Direktur Bina Haji Kemenag, Khoirizi H Dasir, Staf Khusus Menag, Hadi Rahman, dan Kasubdit Siskohat Kemenag, Hasan Afandi. Khoirizi menggelar karpet merah marun di teras depan kamarnya, lantai 1, Wisma Al Mabrur.
Kopi hitam, kurma, dan snack kemasan tersedia menemani. Khoirizi kemudian mengetok kamar Abdul Halim Mahfudz, petugas haji senior, yang menyiapkan pedoman manajemen krisis haji, untuk bergabung.
Pagi itu, sebagian besar jemaah sudah meninggalkan Mina, kembali ke hotel masing-masing. Tinggal jemaah yang memilih nafar tsani—lempar jumrah sampai 13 Dzulhijjah.
Dimeriahkan musik dangdut dari kamar Khoirizi, diskusi dan ketawa mereka menggema ke mana-mana. Maklum, gedung berlantai lima itu bagian tengahnya terbuka dari lantai ruang lobi sampai atap kanopi.
Riuh suara pagi itu menarik minat Menag Lukman untuk turun dari kamarnya di lantai 2, bergabung meriung ke lantai 1. Diskusi makin hidup.
Menag berkostum relaks: t-shirt lengan pendek putih berkerah, celana putih, juga kopiah putih. Khoirizi pakai kaos biru seragam PPIH dan celana abu-abu bahan kaos. Trio H: Hadi, Hasan, dan Halim nyaman pakai sarung.
Tema perbincangan gado-gado. Suasananya warna-warni: serius, interaktif, Menag mempersilakan opsinya didebat, diselingi joke-joke jenaka, kadang saling ledek. Tapi semua bermuara pada penggalian ide inovasi layanan haji.
Fast Track dan Sewa Hotel Full Musim
Menag lebih banyak mendengar, sesekali menyela bertanya untuk konfirmasi atau menantang gagasan baru, lalu menawarkan simpulan. “Fast Track, tahun depan, kita siapkan, berlaku untuk semua embarkasi,” contoh gaya Menag menarik simpulan perbincangan. “Ini perlu perjuangan meyakinkan imigrasi.”
Fast Track adalah salah satu inovasi layanan haji tahun ini. Tapi baru berlaku bagi jemaah dari embarkasi Jakarta. Setibanya di bandara Madinah dan Jeddah, jemaah tak lagi ngantri panjang. Pemeriksaan biometrik dan dokumen imigrasi sudah tuntas di Jakarta.
Dampak fast track membuat Menag berpikir, konfigurasi rombongan jemaah dan tempat duduk di pesawat, dituntaskan di Indonesia. Jemaah satu regu, kursinya harus berdekatan di pesawat. Begitu keluar pesawat, masuk bandara, dan lanjut naik bus, pengelompokan regu dan rombongan lebih mudah.
“Dulu jemaah menunggu di bandara bisa 6 jam. Sekarang langsung keluar bandara dan masuk bus,” kata Menag. Saat ini, jemaah satu regu, duduknya di pesawat berpencar. Itu membuat pengelompokan rombongan mengalami kesulitan.
“Ada koper bagasi pisah dengan jemaah. Jangan terjadi lagi ini,” kata Menag. “Kecermatan dan akurasi pengelompokan jemaah dipastikan di tanah air. Simulasinya harus berkali-kali.”
Khoirizi menimpali, “Sewa hotel di Madinah harus full musim, Pak Menteri.” Hotel jadinya siap setiap saat ditempati jemaah yang baru mendarat.
Tahun ini, dari 107 hotel jemaah Indonesia di Madinah, baru setengah yang disewa full musim. Sisanya disewa blocking time. Bila jemaah datang terlambat akibat delay penerbangan, akan merepotkan.
Pemberlakuan fast track di seluruh embarkasi dan sewa full time total di Madinah, akhirnya jadi inovasi pertama dan kedua yang diumumkan Menag di Jeddah, untuk musim haji tahun depan.
Rebutan Tenda Arafah – Mina
Di sela diskusi, Dirjen Penyelengara Haji dan Umrah Nizar Ali dengan kaos biru PPIH ikut gabung. Beberapa menit kemudian, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis, juga merapat, masih mengenakan mukena hitam.
Tak lama berselang, Irjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Irjen M. Tambrin, Direktur Dana Haji dan Siskohat Ramadhan Harisman, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono, ikut meriung.
Menag pun harus berdiri ikut menata ulang karpet. Seorang temus (tenaga musiman petugas haji) diminta menyeduh lagi beberapa cangkir kopi tambahan.
Topik bergeser ke penanganan jemaah di Arafah dan Mina. Salah satu isunya, perebutan tenda. Ada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji –unsur swasta), dilaporkan mengapling tenda. Jemaah di luar bimbingan KBIH jadi tersisih.
Menag lagi-lagi melempar gagasan: jemaah sejak awal harus diberi tahu, mana tendanya di Arafah dan Mina. “Tenda diberi nomor. Jemaah sejak di tanah air sudah tahu, akan menempati tenda mana. Ada kepastian,” kata Menag. “Kalau saling nge-tag, saya di tenda ini, yang lain tidak boleh, nggak sehat.”
Manajemen penempatan tenda, kata Menag, dikelola seperti penempatan jemaah di hotel. “Sejak di tanah air, jemaah sudah tahu akan tinggal di hotel mana. Tenda juga ditata begitu,” papar Menag.
Isu ini akhirnya diumumkan jadi rencana inovasi ketiga musim haji 2019. PPIH harus lebih tegas di Mina. “Ke depan, tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim,” ujar Menag, di Jeddah, saat mengumumkan rencana inovasi 2019.
Masih soal tenda, untuk memastikan kenyamanan, dalam ngopi pagi itu, Menag melempar tawaran inovasi yang lain. “Tenda di Arafah, tahun depan semua harus pakai AC. Biaya kita bicarakan,” katanya.
Dirjen PHU menanggapi, “Nanti kami negosiasikan dengan muassasah—mitra PPIH yang bertanggung jawab pada akomodasi di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina).” Saat ini, belum semua tenda di Arafah pakai AC. Sebagian besar pakai mistfan, kipas angin bertabung air.
AC baru disediakan di tenda KKHI, untuk perawatan jemaah sakit, tenda masjid di Kawasan Misi Haji Indonesia, dan tenda untuk Amirul Hajj, anggota DPR, dan tamu VIP lainnya.
“Keberadaan AC dengan suhu udara terukur turut menurunkan angka kematian jemaah tahun ini,” Khoirizi merespons. Sampai hari ketiga pemulangan, jemaah wafat tahun 2018 tercatat 201 orang. Tahun 2017, jemaah wafat lebih 600 orang.
“Dulu banyak yang meninggal karena suhu udara sangat panas.” Menag menimpali, sambil tersenyum tipis, ”Jadi, kematian bisa direkayasa ya?” Semua jadi tertawa.
Bina KBIH dan Bimbingan Jemaah
Diskusi penomoran tenda dan perilaku KBIH menstimulasi Khoirizi melontarkan gagasan sistem pembinaan jemaah dan KBIH. “Selama ini pembinaan jemaah ada dualisme,” kata Khoirizi serius, sambil menatap Menag dan Dirjen PHU.
Satu sisi, kata Khoirizi, masyarakat diberi kewenangan membina jemaah, melalui KBIH. Sisi lain, KUA (Kantor Urusan Agama, tingkat Kecamatan), juga diberi anggaran membina manasik. “Kadang ada benturan antara KUA dan KBIH,” Khoirizi menjelaskan.
Dirjen PHU menyahuti, “Perlu ada kontrol KUA terhadap KBIH”. Khoirizi menginterupsi, “Selama ini kita tidak pernah membina KBIH, Pak. Kita hanya membentuk badan hukum KBIH, selesai.” Maka kini ada sertifikasi pembimbing haji, kata Khoirizi, dalam rangka pembinaan KBIH. Suasana kali ini sedikit serius.
“Kita harus lakukan pembinaan ke badan hukum KBIH,” kata Khorizi, makin semangat. Isinya, pembekalan regulasi dan konten syariah. “KBIH bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah.”
Di tengah diskusi serius, ada yang meledek, “Nanti Direktur Bina Haji sering keliling daerah membina KBIH.” Gelak tawa kembali pecah.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis, urun rembuk, “KUA merasa, pembinaan haji itu bukan tugas pokok, hanya tambahan.” Ada yang melempar ide, harus penyuluh haji khusus, di antara ribuan penyuluh agama.
Saat ini ada 49,5 ribuan penyuluh agama Islam di bawah Ditjen Bimas Islam Kemenag. Sebagian besar, 45 ribuan, penyuluh non-PNS. Hanya 4,5 ribuan yang PNS. Menag terus menyimak seksama perbincangan antar anak buahnya.
Pembinaan ibadah termasuk 10 inovasi layanan haji tahun 2018. Konsultan ibadah kini tak lagi hanya di tingkat Daker—ada Daker Makkah, Madinah, dan Bandara. Tapi juga di tiap sektor.
Wilayah Daker Makkah terbagi dalam 11 sektor. Daker Madinah terdiri 5 sektor. Jumlah konsultan ibadah tingkat Daker juga ditambah. Terdiri para guru besar UIN/IAIN, kiai, ajengan, doktor studi agama, dan pensiunan pejabat senior bidang haji.
Dari 8 rencana inovasi layanan jemaah haji 2019, butir kelima terkait bimbingan ibadah. Menag menekankan konten bimbingan. Jemaah memerlukan panduan yang mempermudah ibadah.
Menurut Menag, ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasannya. “Ibadah haji semestinya dipermudah, jangan dipersulit,” kata Menag, saat mengumumkan di Jeddah.
Isu penanganan relasi KUA dan KBIH, sertifikasi pembimbing haji, dan pembentukan penyuluh haji, tak masuk delapan rencana inovasi haji 2019. Ngopi lebih 1,5 jam itu memang produktif mengupas tema aneka warna. Tak semua terserap dalam rencana inovasi yang hanya delapan.
Termasuk joke Menag, untuk mendaftar sebagai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) bila tak lagi menjadi menteri, soal petugas haji dilarang mengajak pasangan, sampai bab siasat menyisihkan “uang laki-laki”, di tengah transparansi tata kelola keuangan Kemenag, yang tak ada lagi transaksi tunai. Semua gaji dan tunjangan ditransfer ke “rekening istri”.
Kongkow segar ngopi pagi itu harus bubar lantaran jadwal salat Jum’at makin mendekat. (put)