Kastara.Id Bali – Bappeda Aceh dan SKPA terkait menginisiasi program belajar aktif dengan melakukan studi banding ke Bali yang langsung dipimpin Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek Program itu terkait dengan upaya memperbanyak Desa Mandiri di Aceh, yang muara akhirnya adalah masyarakat gampong yang sejahtera.

Sebagai mana diketahui, Bali adalah provinsi dengan rangking pertama di Indonesia dalam hal jumlah desa mandiri, yang mencapai 50% dari jumlah seluruh desa di provinsi itu. “Bali patut dijadikan contoh atau role model bagaimana tata kelola pemerintahan desa dilaksanakan sehingga banyak desa-desa yang menjadi mandiri.

 Karena itu, DPMG, Bappeda, Karo Adpemb, BPKA, Dinas Pariwisata serta Perkim melaksanakan belajar aktif ke Bali, 27 sampai dengan 29 September 2022 untuk belajar tiga hal pertama, desa mandiri, bagaimana pengembangan wisata di level desa dan evaluasi RPJPD,” kata Ahmad Dadek selaku pimpinan rombongan.

Menurutnya, banyak hal yang dipelajari dari Bali, terutama dalam memandirikan desa untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya. “Saya sudah bisa menarik benang merah bahwa kemandirian desa diawali dengan penginputan data yang serius dari desa,” ujar Dadek seraya menambahkan, tidak ada istilah kalau desa mandiri dana desanya dipotong, justru aturan mengharuskan ditambah 10% sebagai dana tambahan atas kinerja pemerintahan desa setempat.

Provinsi terbanyak yang berhasil memandirikan desanya secara nasional adalah Bali urutan pertama disusul DIY, Jatim, Jabar, Sumbar, Kaltim, Babel, NTB, Kalbar, Sulut. Di Bali terdapat empat kabupaten yang masuk sepuluh besar nasional diantaranya Denpasar, Badung, Tabanan, Klungkung, Gianyar. Sedangkan Aceh dari 6497 desa yang ada, baru 224 desanya mandiri.

Rombongan belajar aktif diterima Kepala Bidang Bappeda serta SKPD terkait lainnya, dengan dua kecamatan Kuta Utara dan Densel dengan desa yang nomor satunya Peliatan.

Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra., yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan keberhasilan Bali dapat tercapai karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, mulai dari Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Seluruh OPD terkait, kesungguhan dan peran serta dari Tenaga Pendamping Profesional se-Provinsi Bali dalam melakukan pendampingan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga mempermudah dalam pengukuran update Data IDM setiap tahunnya,” kata Wayan Wiasthana.

Jumlah Kabupaten/ Kota di Bali sebanyak sembilan buah, dengan jumlah kecamatan 56 serta jumlah desa sebanyak 636 desa. Dan jumlah desa mandiri sebanyak 386, maju 218, berkembang 18 desa.

Adapun strategi yang dilakukan adalah, pertama, adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait pencapaian IDM. Kedua, sinergritas yang terlaksana dengan baik antar pemegang kebijakan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa) serta OPD terkait bersama dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Yaitu dalam hal melakukan pendampingan dan pembinaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; pelaksanaan pendataan dan pengukuran hingga update data IDM setiap tahunnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pemberdayaan Desa dan Catatan Sipil Bali juga membantah, bahwa jika sebuah desa jadi mandiri maka akan terjadi pengurangan dana desa. “Tidak benar, justru dengan mandiri, aturan menyatakan bahwa harus ditambahkan 10% lagi sebagai dana tambahan kinerja,”salah satu staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan serta Pencatatan Sipil Bali.

Kepala DPMG Aceh, Dr Zulkifli mengatakan bahwa dari 6497 desa di Aceh, baru 224 buah yang mandiri dengan dominasi Kota Banda Aceh sebanyak 60 gampong. “Banyaknya gampong yang masih keliru dalam pengisian atau pengkinian data kuesioner IDM. Adanya kekhawatiran oleh Pemerintah Gampong jika berstatus “Mandiri” maka tidak mendapatkan bantuan dana. Perencanaan kegiatan pembangunan di gampong belum mengacu kepada rekomendasi IDM.”ujar Zulkili.