Kastara.id, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengikuti rapat koordinasi khusus bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/11). Rapat koordinasi khusus tingkat menteri yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto membahas tindak lanjut penanganan pembakaran bendera dan permasalahan HTI ditinjau dari aspek hukum.
Rapat digelar di ruang Bima Kantor Menko Polhukam sejak pukul 10.00 hingga 12.50 WIB. Usai memimpin rapat, Menko Pulhukam bersama para menteri dan pejabat tinggi negara menggelar konferensi pers di depan ruang rapat Bima. Menko Polhukam Wiranto dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya bersama kementerian/lembaga dan instansi terkait.
“Ini rapat lanjutan di mana masih ada gerakan dan pendapat yang masih simpang siur di tengah masyarakat. Saat ini bangsa Indonesia tengah prihatin, belum selesai penanganan bencana Lombok ada lagi bencana di Palu-Dongala dan baru-baru ini tragedi jatuhnya pesawat Lion Air. Di tengah keprihatinan tersebut, ada rencana gerakan massa dalam jumlah besar menyikapi aksi pembakaran bendera di Garut. Kita melihat kegiatan demontrasi itu selain menghabiskan energi juga kurang relevan dengan kondisi bangsa saat ini,” kata Wiranto.
Wiranto mengatakan, terkait kasus pembakaran bendera yang menimbulkan kegaduhan, pimpinan ormas sudah mengajak semua pihak untuk selalu mengedepankan musyawarah, semangat ukhuwah Islamiyah dan juga semangat tabayun mencari kebenaran.
“Sudah disepakati bersama persoalan ini diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Polisi juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pelaku pembakaran bendera dan pembawa bendera sudah meminta maaf begitu juga GP Ansor sudah meminta maaf atas kegaduhan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujar Wiranto.
“Kami mengimbau segenap masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita terpancing dan terprovokasi oleh ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah,” kata Wiranto. (put)