Kastara.ID, Jakarta – Mantan Juru Bicara Presiden Abdurachman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi menyarankan pemerintah merekrut Rizal Ramli guna menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Adhie menyebut Rizal mempunyai cara mujarab mengindarkan maskapai penerbangan milik negara itu dari kebangkrutan.
Saat memberikan komentar seperti dikutip dari rmol.id (31/10), Adhie menerangkan, memburuknya kondisi keuangan Garuda sudah terjadi sejak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dijabat Rini Soemarno. Saat itu Rizal sudah melihat ada kesalahan dalam manajemen Garuda. Adhie menyebut masalah yang membelit Garuda terjadi bukan karena kemampuan manajerial. Melainkan karena kuatnya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di BUMN bidang penerbangan itu.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menambahkan, tata kelola BUMN yang buruk sejak 7 tahun terakhir menjadi indikasi betapa luar biasa korupsi yang terjadi. Indikasi berikutnya, menurut Adhie, adalah harga sewa pesawat yang dilakukan Garuda harganya lebih mahal dibanding harga rata-rata.
Menurut Adhie, Rizal sudah pernah memperingatkan agar Garuda tidak melakukan pembelian pesawat yang tidak perlu. Namun saran Rizal tidak diindahkan dan berakibat negara menanggung kerugian hingga mencapai Rp 10 triliun.
Aktivis Komite Bangkit Indonesia ini memberikan dua saran kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya penyelamatan Garuda. Pertama, pemerintah harus melakukan tindakan pemberantasan korupsi di semua BUMN, terutama PT Garuda Indonesia. Kedua, Adhie menyarankan pemerintah berkonsultasi dengan ahli yang benar-benar paham tentang penyelamatan Garuda.
Salah satu ahli yang disodorkan Adhie tak lain adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli. Menurut Adhie, ekonom senior itu mempunya resep mujarab guna menyembuhkan Garuda. Selain itu ‘ongkos’ menggandeng Rizal juga cukup mudah. Adhie menegaskan mantan Menteri Keuangan itu hanya mensyaratkan presidential threshold nol (0) persen. Rizal, menurut Adhie, menilai presidential threshold adalah biang keladi demokrasi criminal yang saat ini terjadi. (ant)