Belanja Infrastruktur PUPR Capai Rp 10,6 Triliun

Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19 ini.

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur, dari total anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun, tercatat sesuai data emonitoring hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10,6 triliun atau 7,08 persen.

“Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers yang pada Selasa (2/2).

Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.632 paket dari total 5.439 paket. Hingga awal Februari 2021 tercatat sesuai data emonitoring, jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 dengan nilai Rp 17,5 triliun.

Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun. Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 ongoing), 42 embung, 25.000 ha pembangunan daerah irigasi dan 250.000 ha rehabilitasi jaringan irigasi.

Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp 53,9 triliun. Di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun. Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun.

Dari total anggaran 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Alokasi anggaran PKT 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 796.807.

Tercatat realisasi Program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp 24,13 miliar dan telah menyerap 380 tenaga kerja. Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. (mar)