Fokus KPI Harus Digeser ke Manajemen Konten

Kastara.id, Palu – Peran dan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendapat sorotan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurutnya KPI harus kembali fokus mengawasi konten siar.

“Selama ini secara legislasi dan regulasi, kita terlalu fokus pada izin,” kata Rudiantara saat memperingati Hari Penyiaran Nasional 2018 dan Rapat Koordinasi Nasional KPI ke-85 di Kota Palu, Minggu (1/4).

Menurut Rudiantara, saat ini ada sekitar 2.700 izin lembaga penyiaran, baik swasta dan khusus di mana sekitar 1.100 izin untuk televisi dan 1.600 untuk radio. Indonesia adalah salah satu negara yang terbesar memberikan izin kepada lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS), maupun lembaga penyiaran komunitas (LPK).

Rudiantara pun meminta agar fokus KPI harus digeser ke manajemen konten. “Konten demikian penting, karena dapat mempengaruhi pikiran kita, misalnya menggunakan televisi di rumah dan internet di ponsel,” jelas Rudiantara.

Izin yang diberikan kepada platform itu, lanjut Rudiantara, berdasarkan janji dari pemegang atas konten-kontennya. “Pernahkah KPI atau KIPD mengawasi konten-konten tersebut. Memang tidak mudah. Kalau yang namanya satelit justru lebih beresiko, karena studionya tidak ada di sini, bisa dari mana pun. Beda dengan free to air, studinya ada di sini,” jelasnya.

Konten platform lainnya, kata Rudiantara, seperti media sosial dan media online, juga harus diawasi. (npm)