Soal Pernyataan Jubir Kemhan, Utang Rp 1,7 Kuadriliun Disebut Bakal Bebani APBN

Kastara.ID, Jakarta – Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati mengatakan, semua utang akan menjadi beban negara. Berapa pun jumlahnya, akan menyebabkan utang negara semakin menumpuk. Terlebih di saat kondisi pandemi seperti saat ini, jumlah utang yang semakin membengkak akan membawa dampak bagi pembangunan infrastruktur dan upaya penanganan Covid-19.

Komentar yang disampaikan (1/6) itu merespons pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebut utang untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) atau alutsista tak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ninasapti menegaskan, utang yang direncanakan sebesar 124,99 miliar dolar AS atau setara Rp 1.749 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS) dipastikan akan jadi beban negara. Terlebih data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan utang pemerintah per Maret 2021 sudah mencapai
Rp 6.445,07 triliun.

Jumlah itu melonjak Rp 1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 5.192 triliun. Ninasapti menyebutkan, jika nanti ditambah Rp 1.749 atau Rp 1,7 kuadriliun, utang pemerintah akan semakin menggelembung. Itulah sebabnya Ninasapti menyarankan pengadaan alpalhankam dilakukan secara bertahap. Terlebih, saat ini kemampuan pengumpulan pendapatan negara dari pajak menurun akibat pandemi covid-19.

Pendapat serupa dikemukakan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Saat memberikan keterangan terpisah, Yusuf menuturkan segala belanja yang dilakukan kementerian atau lembaga pemerintah akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berapa pun jumlah nominalnya akan berdampak pada keuangan negara.

Yusuf menjelaskan, ada hal lain yang perlu diwaspadai, yakni pinjaman dilakukan dalam bentuk valuta asing (valas). Hal ini menyebabkan pinjaman luar negeri memiliki risiko. Jika tidak dilakukan hedging atau perlindungan nilai, akan berpotensi menambah nilai utang luar negeri. Terlebih jika nantinya saat jatuh tempo, nilai tukar rupiah justru melemah.

Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, anggaran pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang sangat besar tidak akan membebani APBN. Saat memberikan pernyataan (31/5), Dahnil menjelaskan, meski nilai pinjamannya jumbo tapi bunganya rendah. Selain itu cicilannya ringan dan jangka waktunya cukup panjang, hingga 25 tahun ke depan.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, nantinya pembayaran cicilan akan menggunakan anggaran pengadaan alutsista di Kemenhan setiap tahunnya. Dahnil memastikan pengadaan alpalhankam tidak mengganggu alokasi pembangunan prioritas yang menjadi perhatian negara. (ant)