Kastara.ID, Jakarta – Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar merupakan silaturahmi politik.

Hal itu diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Selasa (3/5).

Menurut pemgamat yang kerap disapa Jamil ini, meskipun dikemas seolah berlebaran, namun nuansa politisnya sangat kental. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran Prabowo di Teuku Umar disambut langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Menpan RB Tjahjo Kumolo. “Dengan disambut orang sekelas Hasto dan Tjahyo, tentu pertemuan itu sangat penting bagi PDIP dan Gerindra,” jelasnya.

“Jadi, ada hal besar yang dibicarakan Prabowo dan Megawati dalam suasana lebaran tersebut. Dua ketua umum partai politik ini tampaknya membicarakan Pilpres 2024 atau masalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP),” imbuhnya.

Indikasi membicarakan Pilpres tampak kuat mengingat dalam pertemuan itu dihadiri oleh Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Dua anak Megawati ini punya peran sentral di PDIP yang kerap dilibatkan dalam masalah-masalah strategis kepartaian.

“Ada kemungkinan pertemuan Prabowo dan Megawati membicarakan pasangan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Tampaknya pasangan Prabowo-Puan semakin mengerucut dibahas dalam pertemuan itu,” tandas Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Selain itu, pertemuan itu juga ada kemungkinan membicarakan LBP yang belakangan ini banyak dikritik petinggi PDIP. Partai besutan Megawati ini tampaknya sudah tidak menginginkan LBP yang terlalu dominan di kabinet Jokowi.

“Indikasi itu dapat dilihat dari sebelum bertemu Megawati, Prabowo terlebih dahulu bertemu Presiden Joko Widodo di Yogyakarta. Hal ini menguatkan dugaan Prabowo membawa misi untuk menyelesaikan persoalan memanasnya hubungan PDIP dengan Jokowi akibat dominannya peran LBP,” tandas Jamil.

Indikasi itu semakin kuat karena dalam pertemuan itu juga dihadiri Kepala BIN Budi Gunawan. Sosok ini sangat dipercaya Megawati sehingga menguatkan dugaan ada hal genting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

“Jadi, Prabowo diduga membawa misi dari Jokowi untuk dapat menyelesaikan persoalan LBP. Harapannya, Megawati dapat menerima LBP tetap ada di kabinet Jokowi,” kata Jamil.

Hal itu perlu bagi Jokowi, karena ia tak ingin kehilangan PDIP sebagai partai utama koalisi. Bagi Jokowi, tanpa PDIP kabinetnya akan rapuh. Hal ini tentu tidak dikehendaki setidaknya hingga berakhirnya masa jabatannya pada tahun 2024.

Jokowi juga tidak ingin kehilangan LBP. Karena LBP bagi Jokowi adalah pilar utama kabinet yang dipimpinnya. Tanpa LBP, kabinetnya juga akan rapuh.

“Tampaknya misi itulahnya yang dibawa Prabowo ke Teuku Umar. Masalahnya apakah Prabowo berhasil? Kiranya waktu yang akan menjawabnya,” pungkas Jamil. (dwi)