Kastara.ID, Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan sekolah tatap muka pada Juli 2021. Nadiem tidak menghiraukan kekhawatiran banyak orang tua murid atas keselamatan para siswa. Terutama terkait melonjaknya jumlah kasus Covid-19 pasca libur Lebaran.
Saat memberikan pernyataan yang disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI (2/6), Nadiem menyatakan, tidak ada tawar menawar demi pendidikan. Terlepas dari apa pun situasi yang tengah dihadapi. Nadiem berdalih masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia.
Nadiem mengaku memahami kekhawatiran orang tua. Namun ia menyebut penundaan pelaksanaan sekolah tatap muka bisa berdampak panjang. Pendiri Gojek ini mengaku sudah mempertimbangkan berbagai hal. Nadiem juga telah membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial.
Itulah sebabnya menurut Nadiem, Kemendikbudristek akan berupaya agar pendidik dan tenaga pendidikan diprioritaskan mendapat vaksinasi Covid-19.
Selain itu Kemendikbudristek juga telah menerbitkan panduan pendidikan tatap muka (PTM). Panduan ini diperuntukkan bagi sekolah tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar, dan menengah. Nadiem meminta semua sekolah dan tenaga pendidik mempelajari panduan terdebut sebelum memulai sekolah tatap muka pada Juli 2021.
Sebelumnya, pemerintah telah mewajibkan semua sekolah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Aturan ini diterapkan setelah semua guru dan tenaga pendidikan mendapat vaksinasi Covid-19. Nadiem menyebut vaksinasi diharapkan rampung pada Agustus 2021.
Saat ini menurut Nadiem baru 30 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Sebelum mulai pembelajaran tatap muka, sekolah wajib memenuhi beberapa persyaratan seperti mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dan memenuhi daftar periksa Kemendikbudristek.
Sekolah juga harus menyiapkan beberapa fasilitas seperti tempat mencuci tangan, disenfektan, dan toilet yang bersih. Hal ini guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.
Saat ini diketahui sebanyak 10.931 sekolah tidak memiliki sarana cuci tangan, 38.595
sekolah tidak punya desinfektan, dan 11.801 sekolah tidak memiliki toilet bersih. Sayangnya pemerintah tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas tersebut. Sekolah diminta menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menyediakan berbagai fasilitas tersebut. (ant)