Kastara.id, Jakarta – Kendaraan pedesaan mampu memudahkan aktivitas masyarakat di daerah dengan fungsinya sebagai alat angkut hasil pertanian dan perkebunan. Kementerian Perindustrian tengah membangun prototipe kendaraan niaga multiguna yang ditargetkan rampung pada pada bulan Agustus 2017.
“Kendaraan pedesaan adalah wujud kemandirian industri nasional karena 100 persen komponennya dari dalam negeri. Kendaraan ini juga diharapkan mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan, termasuk bagi sektor industri kecil dan menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (3/2).
Menperin menegaskan, pembangunan mobil pedesaan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa terhadap alat angkut yang laik jalan. “Jadi mobil ini didesain pergerakannya four wheel drive dan modelnya seperti pickup, roda empat dan bagian belakangnya bisa diubah-ubah sesuai aktivitasnya sehingga bisa membawa alat atau hasil pertanian,” ujarnya.
Untuk variannya, kata Airlangga, akan mengikuti kontur pedesaan masing-masing. “Sekarang sudah ada lima prototipe, sudah tes jalan 100.000 kilometer, sudah uji emisi dan hasilnya lulus. Tetapi kami masih perbaiki desain dan kelengkapan dari kelima prototipe tersebut,” katanya.
Airlangga menjelaskan, pihaknya membuka kesempatan kepada siapa pun yang ingin memproduksi prototipe mobil desa yang akan dibanderol sekitar Rp 60 juta per unit. “Rp 60 juta itu basis produk, nanti tinggal ditambah aksesorisnya. Desain yang dilakukan Kemenperin ini sifatnya open source, jadi produksi bisa di berbagai tempat termasuk di bengkel-bengkel desa,” ujarnya.
Selain menciptakan prototipe, Kemenperin juga akan menetapkan standar produk serta mentransfer teknologi kepada para peminat yang ingin membuat mobil desa tersebut. Bahkan, Kemenperin optimistis, peluang pasar untuk kendaraan kecil ini masih cukup besar dengan segmen di bawah 1000 cc.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan, mobil pedesaan ini akan dijadikan pengganti dari kendaraan angkut pertanian seperti grandong. “Selama ini, untuk mengangkut hasil pertanian, para petani membuat alat angkut rakitan dari mesin diesel. Karena buatan sendiri, grandong tidak memenuhi standar keamanan,” katanya.
Menurutnya, mobil pedesaan ini nantinya bisa difungsikan juga antara lain untuk mesin perontok padi,penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. “Kalau banyak peternakan, makayang diperlukan adalah untuk mengolah untuk jadi pupuk kandang,” ujarnya.
Putu mengatakan, pihaknya juga akan berupaya menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam produksi mobil pedesaan, termasuk produsen otomotif di Indonesia. Kerja sama ini untuk memasok mesin bagi mobil pedesaan. “Kami lagi coba untuk kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi,” ujarnya.
Selain produsen otomotif, produksi mobil pedesaan juga akan melibatkan pemerintah daerah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), universitas hingga pabrik perakitan lokal. “Pemda akan terlibat dalam merekomendasikan SMK mana yang bisa ikut terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Sedangkan universitas akan terlibat dalam proses desain,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih menyatakan, pelaku IKM dalam negeri siap untuk memasok kebutuhan kendaraan pedesaan. “IKM kita sudah banyak yang mampu memproduksi komponen untuk otomotif. Misalnya, IKM yang berasal dari sentra logam di daerah Ceper, Klaten dan Tegal, Jawa Tengah” ujarnya.
Kemenperin mencatat, sebanyak 300 IKM di sentra logam Ceper, Jawa Tengah telah menyerap tenaga kerja 3.200 orang. Sedangkan di sentra IKM logam Tegal, tercatat lebih dari 2.929 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1.500 orang memproduksi komponen untuk mesin pertanian, perkapalan, mesin berat, dan otomotif.
Gati berharap, prototipe kendaraan pedesaan ini bisa disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. “Nanti bisa di-share ke 34 provinsi. Tiap provinsi dapat satu untuk diuji coba. Maka Kemenperin menggandeng Kementerain pedesaan untuk membahas anggaran,” katanya. (sept)