PDIP

Kastara.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab, mengusulkan Jusuf Kalla (JK) turun tangan menyelesaikan masalah Papua. Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo memberi mandat kepada JK.

Gagasan tersebut mendapat respons positif Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul.Jakarta M Jamiluddin Ritonga seperti yang disampaikan kepada Kastara.ID, Selasa (4/5) malam.

Menurut pria yang kerap disapa Jamil ini, gagasan memberi mandat kepada JK untuk menyelesaikan masalah Papua sangat tepat. Sebab JK sudah terbukti mampu mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon.

JK juga diminta untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan. Bahkan JK mengajak ulama Indonesia untuk mendamaikan konflik tersebut.

“Selain itu, JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur. Karena itu, ia sangat berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua,” ungkap Jamil.

JK juga sosok yang memahami budaya, psikologis, dan sosiologis masyarakat Papua. “Ini akan menjadi bekal bagi JK untuk mendekati pihak-pihak yang bermasalah di Papua,” jelas Jamil yang kini mengajar Metode Penelitian Komunikasi.

Jamil pun menekankan, agar JK dapat menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Indonesia harus memberi mandat penuh kepadanya. “Melalui mandat penuh itu diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Bahkan Jamil melihat bahwa JK juga sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Hanya dengan begitu tim JK berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua.

Supaya upaya perdamaian yang akan dilakukan JK berjalan mulus, maka TNI, Polri, dan Intelijen seyogyanya berada dalam kendalinya. “Dengan begitu, JK dapat bekerja tanpa khawatir akan ada yang cawe-cawe di luar kendalinya sehingga membuat pihak-pihak yang bermasalah merasa tidak nyaman,” papar penulis buku Riset Kehumasan ini.

Kalau semua itu sepenuhnya dimandatkan kepada JK, maka masalah Papua dalam waktu relatif singkat akan dapat diselesaikan. Masalahnya apakah Jokowi mau memberi mandat tersebut? (jie)