Kastara.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara soal berita dirinya mengatakan Indonesia banyak korupsi tapi alami kemajuan. Kepada mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Muhammad AS Hikam, Mahfud menegaskan berita itu tidak benar atau hoaks.
Dalam keterangannya, Selasa 4 Mei 2021, Mahfud mempertanyakan, apakah MAS Hikam percaya Indonesia mencapai kemajuan ekonomi dengan membiarkan praktik korupsi. Mahfud pun menyatakan semua yang diberitakan tentang pernyataannya adalah omong kosong. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyebut kehebohon yang terjadi terkait pernyataannya tak lebih dari permainan media sosial atau medsos.
Mahfud menjelaskan pada diskusi virtual atau webinar itu, dirinya menjadi pembicara bersama beberapa tokoh lain, seperti Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah. Peserta webinar dengan tema “Demokrasi dan Ekonomi” itu mencapai ratusan orang. Itulah sebabnya mantan politisi PKB ini menuturkan amat bodoh jika ia berkata korupsi dipersilakan asal demi kemajuan.
Mahfud menerangkan, dalam seminar online tersebut, dirinya menyatakan:
1. Di negara kita ini korupsi sudah meluas ke berbagai lini. Ada yang bilang itu karena demokrasi kita kebablasan. Korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi. Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa.
2. Tapi kita tak perlu terlalu kecewa. Jangan putus asa, kita harus terus berjuang, melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi. Alasannya, karena negara kita merdeka maka negara kita mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu. Tahun 1966 saat Bung Karno turun angka kemiskinan tersisa 54 persen dari sebelum merdeka yang mungkin lebih dari 99 persen. Saat Soeharto jatuh tahun 1998 angka kemiskinan tersisa 18 persen. Pada era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY (1998-2014) jumlah orang miskin turun lagi tinggal 11,9 persen. Pada akhir pemerintahan Jokowi I (2019) turun lagi tinggal 9,1 persen dan tahun 2020 naik karena ada pandemi COVID-19 menjadi 9,7 persen, seperti yang terjadi di seluruh dunia. Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya; apalagi kalau tidak ada korupsi.
Mahfud menegaskan, pernyataanya berbicara pada dua hal berbeda. Pertama, demokrasi yang dianggap sudah kebablasen sehingga melahirkan banyak korupsi. Menurutnya hal ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi.
Pernyataan kedua, Indonesia adalah negera merdeka sehingga angka kemiskinan mengalami penurunan secara konsisten dari waktu ke waktu. Mahfud melanjutkan, meski banyak korupsi berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi. Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas.
Di akhir pernyataannya, Mahfud mempertanyakan, di mana salenconya. MAS Hikam melalui akun twitternya @mashikam menerangkan salenco adalah kata lain dari tidak klop atau tidak tepat. (ant)