Bermitra dengan Sekolah Swasta dan Bangun Sekolah Negeri Baru Pasca Sengkarut PPDB Sistem Zonasi

Kastara.ID, Jakarta — Sejak diterapkan pertama kali pada 2017, pelaksanaan sistem zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PPDB) selalu menuai polemik. Akibatnya, tujuan strategis PPDB sistem zonasi yaitu mereformasi sekolah secara menyeluruh, pemerataan akses layanan pendidikan dan menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif bagi semua anak, belum sepenuhnya dirasakan.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris mengungkapkan, selama akar masalah PPDB sistem zonasi yaitu daya tampung sekolah negeri yang masih sangat terbatas belum ditemukan solusinya, maka selama itu juga PPDB akan selalu menuai polemik bahkan mengalami sengkarut. Oleh karena itu, harus ada solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang agar di tahun depan dan di tahun-tahun mendatang, pelaksanaan PPDB sistem zonasi berjalan lebih baik sehingga pendidikan berkualitas yang inklusif bagi semua anak bisa dirasakan dampaknya.

“Hemat saya, solusi jangka pendek untuk keterbatasan daya tampung sekolah negeri ini adalah Pemerintah menjalin kemitraan dengan sekolah swasta. Artinya, anak-anak kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri, ditampung bersekolah di sekolah swasta dengan biaya pemerintah. Untuk jangka menengah dan panjang, solusinya adalah membangun sekolah-sekolah negeri baru terutama di daerah yang gap jumlah peserta didik dan jumlah sekolah negeri, ketimpangan masih besar. Solusi lainnya adalah sekolah negeri yang sudah ada ditambah kapasitasnya terutama jumlah kelasnya,” jelas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (3/8).

Menurut Senator Jakarta ini, poin penting dari PPDB sistem zonasi ini adalah bagaimana caranya agar sesegera mungkin akses anak-anak usia sekolah pada pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau bisa terpenuhi. Jika hanya bertumpu kepada sekolah negeri yang penambahan jumlah dan kapasitasnya akan membutuhkan waktu karena memerlukan perencanaan, anggaran dan political will, maka hak anak mendapat pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau berpotensi tidak terpenuhi.

Untuk itu, setidaknya untuk satu tahun ke depan, penerapan PPDB sistem zonasi perlu quick wins atau langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai agar semua sengkarut dan polemik bisa terurai satu persatu. Program quick wins yang paling efektif ditempuh adalah Pemerintah daerah bermitra dengan sekolah swasta apabila kursi di sekolah negeri di wilayahnya tidak mampu menampung kebutuhan jumlah anak usia sekolah.

“Satu hal mendasar yang sangat penting kita pastikan bersama adalah hak anak mendapat pendidikan yang berkualitas dan setara terpenuhi. Ini amanat konstitusi yang wajib dijalankan para penyelenggara negara di republik ini. Jadi, sekali lagi, untuk jangka pendek, solusinya Pemerintah daerah bermitra dengan sekolah swasta. Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah harus membangun sekolah-sekolah negeri baru,” pungkas Senator Jakarta ini. (dwi)