DPR Tagih Kominfo Soal RUU PDP Terkait Bocornya Data Vaksin Presiden

Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaifullah Tamliha menagih janji Menteri Kominfo untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Hal tersebut berkenaan bocornya data vaksin Presiden Joko Widodo di aplikasi PeduliLindungi.

“Menkominfo sebagai pembantu presiden Jokowi diharapkan segera memenuhi janjinya untuk segera menyelesaikan RUU PDP dengan Komisi I DPR,” tegas Tamliha kepada pewarta, Sabtu (4/9).

Untuk diketahui, Indonesia dinilai ketinggalan dari negara tetangga Singapura dan Malaysia yang telah memiliki Undang-Undang menyangkut data pribadi.

Lambatnya pembahasan RUU PDP memberikan ruang atau celah kebocoran data masyarakat Indonesia.

“RUU PDP yang berlarut-larut dapat memberikan ruang atau celah bagi para pengguna data melakukan pembocoran terhadap data pribadi bangsa Indonesia,” ucap Tamliha.

Tamliha pun tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi PeduliLindungi terjadi kebocoran data. Hal itu seperti aplikasi eHAC atau Indonesia Health Alert Card yang disebut terjadi kebocoran data.

“Semua serba mungkin sebelum adanya UU tentang Perlindungan data pribadi belum selesai,” ujar politikus PPP terebut.

Untuk diketahui, foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah melalui Twitter pada Jumat (3/9). (rso)