Duh, Koordinator ICW dan Mantan Wakil Ketua KPK Batal Jadi Panelis Debat Pilpres

Adnan Topan Husodo
(Open Government Indonesia)

Kastara.ID, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah menentukan enam orang panelis pada debat pertama Pilpres 2019. Keputusan ini menurut Arief sudah disepakti oleh tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Enam nama panelis tersebut adalah Guru Besar Hukum UI Prof Hikmahanto Juwana, mantan Ketua MA Prof Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, Ahli Tata Negara Margarito Kamis, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama akan dilakukan pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat ini akan ditayangkan di TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Baca Juga:  Hari Pers Nasional: Tunjukkan Optimisme Hadapi Digitalisasi!

Arief menambahkan, sebetulnya ada dua panelis lain yaitu mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Namun setelah berdiskusi dengan tim kampanye kedua pasangan nomor 01 dan 02, KPU akhirnya membatalkan kedua orang tersebut menjadi panelis. Baik Bambang Widjojanto maupun Adnan Topan Husodo dikenal sebagai pegiat antikorupsi.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengaku terkejut dengan pembatalan itu. Adnan mengatakan, tidak mengetahui alasan pembatalan dirinya dan Bambang Wdjodjanto menjadi panelis. Padahal menurutnya, tim panelis berencana segera menggelar rapat pertama membahas persiapan acara debat Pilpres 2019.

Meski demikian, Adnan menyatakan tidak memiliki praduga apa pun. Ia menegaskan akan memenuhi undangan KPU untuk berpartisipasi dalam debat Pilpres 2019. Menurutnya, ICW tetap memiliki peran yang sama tanpa diminta oleh siapa pun.

Baca Juga:  Alumni IISIP dan 114 Perguruan Tinggi Deklarasi Pro Prabowo-Sandi

“Kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis. Kami tak perlu menduga apa pun. Yang pasti ketika KPU meminta kami ambil bagian dalam proses demokratisasi ini, kami sangat terbuka terlibat. Jika pun tidak, kami tetap memiliki peran yang sama tanpa diminta oleh siapa pun,” ujar Adnan di laman Facebooknya.¬†(rya)