Pengesahan RUU TPKS Diminta Dipercepat

Kastara.ID,Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan, Presiden Jokowi meminta percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di DPR RI. Untuk itu, pihaknya menyatakan siap melaksanakan tugas sejalan dengan pernyataan tersebut.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap melaksanakan tugas sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden,” kata Bintang, Rabu (5/1).

Bintang menjelaskan bahwa sejak 2016, Kemen PPPA terdepan dalam mengawal proses RUU TPKS yang sebelumnya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pada 2017, Kemen PPPA bersama kementerian penerima surat presiden telah secara resmi menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM dari RUU PKS, namun RUU tersebut belum berhasil disahkan hingga 2019.

“Berikutnya rancangan undang-undang ini kembali menjadi inisiatif DPR pada Prolegnas 2020 berlanjut hingga kini dalam Prolegnas 2022,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di DPR RI. Tujuannya adalah agar korban kekerasan seksual mendapat perlindungan.

“Saya berharap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan, sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air,” ujar Presiden Jokowi. (ant)