Pembatasan Dana Agar Kampanye Lebih Adil

Kastara.id, Jakarta – Pembatasan dana kampanye peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 bertujuan agar pelaksanaan kampanye berlangsung lebih adil.

“Nilai pembatasan dana kampanye akan disesuaikan kondisi masing-masing daerah. Setiap daerah akan memiliki batasan dana kampanye yang berbeda. Kami sudah mengeluarkan intruksi agar peraturan tersebut dapat diturunkan sebagai keputusan KPU daerah,“ ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dalam keterangannya, Senin (5/2).

Dia mengatakan, salah satu pertimbangan kebutuhan kampanye adalah luas daerah. “Pembatasan juga dilakukan pada sumbangan pihak ketiga, baik perseorangan atau lembaga perusahaan yang berbadan hukum,” tegasnya.

Sedangkan untuk perseorangan, kata Arief, jumlah sumbangan dibatasi paling besar Rp 75 juta, dan perusahaan berbadan hukum berjumlah Rp 500 juta.

Selain pembatasan dana kampanye, KPU juga mengimbau agar media kampanye tidak condong memperlihatkan sosok, namun lebih kepada program.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah  membatasi jumlah dana kampanye, yang akan digunakan oleh pasangan calon (paslon) peserta Pilkada serentak 2018. (npm)