Kastara.id, Jakarta – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengajak semua elemen masyarakat, terutama media dan komunitas antihoaks untuk menerapkan nilai-nilai READI dalam penyebaran informasi.
“Dalam ASEAN SOMRI tahun lalu disepakati lima nilai dalam penyebaran informasi. READI, responsibility (tanggung jawab), empathy (empati), authenticity (otentik), discernment (kearifan), dan integrity (integritas). Saya mengajak agar kritis terhadap informasi sebelum mengambil tindakan atau penyebaran informasi,” kata Niken pada pembukaan Workshop Trusted Media Summit 2018, di Jakarta, Sabtu (5/5).
Menurut Niken, banyak masyarakat Indonesia yang mudah menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi. Hal itu disebabkan adanya pola komunikasi 10 to 90. “Banyak masyarakat yang kemudian tidak tahu informasi tanpa verifikasi langsung disebar. Itu karena adanya pola komunikasi 10 to 90, di mana hanya 10% yang memproduksi informasi, sementara 90% yang lainnya tanpa dibayar langsung menyebarkan. Lihat judul langsung kirim,” jelasnya.
Dirjen IKP menyebut hal itu disebabkan karena literasi masyarakat yang masih kurang. Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dibiasakan karena akan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan bahkan persatuan bangsa Indonesia.
“Kalau yang 10% itu berita bohong, manipulasi data, intoleransi, bullying, terorisme, dan radikalisme, apa yang akan terjadi dengan 90% masyarakat yang belum terliterasi sepenuhnya. Jadi hoaks atau berita palsu saat ini bisa menjadi senjata orang tertentu,” paparnya.
“Orang Indonesia cerewet di media sosial, tapi, minat baca rendah. Akhirnya banyak informasi yang tidak diverifikasi langsung disebar,” katanya menambahkan.
Upaya memerangi hoaks, lanjut Niken, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ia sangat mengapresiasi upaya media dan komunitas bersama melawan penyebaran hoaks di Indonesia.
“Apresiasi sangat tinggi sangat luar biasa atas usaha dari teman-teman untuk melawan hoaks. Dari platform Google juga membangun inisiatif, kemudian AJI Indonesia, Internews dan Asosiasi Media Siber Indonesia serta Mafindo,” tuturnya mewakili Menteri Kominfo Rudiantara.
Bahkan Dirjen IKP mengajak seluruh perwakilan organisasi, asosiasi, dan komunitas untuk berkolaborasi bersama dan bergabung dengan portal stophoax.id. Semua itu dalam pandangannya ditujukan untuk melawan penyebaran hoaks serta menyehatkan dunia maya supaya paralel dengan dunia nyata.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, bersama komunitas siberkreasi yang terdiri dari 78 komunitas serta kementerian dan lembaga telah meluncurkan aplikasi stophoax.id. Kami sangat terbuka jika cekfakta yang akan diliuncurkan. Kami juga akan siap mendukung upaya media literasi ke seluruh Indonesia, melakukan literasi secara bersama,” katanya. (nad)