Reaksi Ormas Soal Rencana Sertifikasi Wawasan Kebangsaan Penceramah

Kastara.ID, Jakarta – Rencana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai, ustadz, mubaligh, dan penceramah agama menuai reaksi sejumlah kalangan. Beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam menyatakan menolak rencana tersebut lantaran dianggap tidak ada manfatnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyatakan, pihaknya menolak rencana sertifikasi wawasan kebangsaan terhadap para penceramah. Amirsyah mengatakan maksud dan manfaat sertifikasi itu tidak jelas.

Saat memberikan keterangan (4/6), Amirsyah menerangkan bahwa para dai dan penceramah dari beberapa ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan Al Wasliyah sudah memperoleh bimbingan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan MUI. Bahkan para dai tersebut sudah mempunyai sertifikat dan kompetensi, termasuk soal wawasan kebangsaan.

Amirsyah mengakui banyak pihak mempertanyakan sertifikasi ini hanya dilakukan terhadap penceramah Islam atau juga agama lain, seperti pastor, pendeta, biksu, dan sebagainya. Pasalnya menurut Amirsyah, penceramah dari semua agama juga berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Penolakan juga disuarakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad. Saat berkomentar (2/6), Dadang mempertanyakan siapa target dan apa manfaat sertifikasi bagi para penceramah. Dadang menuturkan, jika ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sertifikasi wawasan kebangsaan memang tepat.

Namun, jika ditujukan kepada penceramah menurut Dadang kurang tepat. Pasalnya para dai, mubaligh, dan penceramah berasal dari ormas dan bekerja secara freelance atau mandiri. Dadang berpendapat para penceramah tidak berhubungan secara langsung dengan Kemenag.

Kecuali jika sertifikasi bisa menjamin para penceramah menerima gaji atau kesejahteraan lainnya, Dadang mempersilakan Kemenag melaksanakan program tersebut. Dadang juga memperingatkan jangan sampai sertifikasi wawasan kebangsaan Kemenag berujung polemik seperti yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi tidak mempermasalahkan jika Kemenag hendak melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan terhadap para penceramah. Namun Masduki menekankan, dalam pelaksanaanya Kemenag harus menggandeng ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUi, dan juga stakeholders lainnya.

Saat memberikan keterangan (2/6), Masduki menuturkan rencana yang baik harus dilaksanakan sebaik pula agar tujuannya pun mencapai kebaikan. Menurutnya, tugas negara adalah memfasilitasi bagaimana orang beragama dengan baik, bukan mengurusi paham keagamaan orang. (ant)