DPD dan Sejumlah Tokoh Sepakat Dorong Forum Kebangsaan

Kastara.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Jumat dua pekan lalu (26/8) menyelenggarakan pertemuan dan silaturahim dengan sejumlah tokoh bangsa. Inisiatif pertemuan ini dimaksudkan untuk bertukar pikiran dan membahas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri, antara lain oleh Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama Robiskin E, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Henoy Lokan, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Suhadi Sundjaja, Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Agustinus Ulahayanan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia M. Mahfud MD dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Yanto Jaya.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengungkapkan bahwa para tokoh yang hadir menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Berbagai elemen bangsa termasuk tokoh-tokoh informal pada hampir semua tataran, nasional maupun lokal, menilai berbagai permasalahan dengan persepsinya sendiri dan tidak berhimpun untuk secara konstruktif dan kontributif menyelesaikan masalah yang mendera bangsa ini.

Perbedaan persepsi dalam menyikapi fenomena yang terjadi dewasa ini melahirkan disharmoni dan sikap yang saling menyudutkan bahkan mencurigai satu sama lain. Jika kondisi demikian dibiarkan akan dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi bahkan disintegrasi bangsa.

Membaca permasalahan bangsa yang demikian komplek, peserta pertemuan khawatir kalau penanganannya hanya mengandalkan mesin lembaga-lembaga perwakilan formal saja.

Segenap komponen, dari kalangan supra maupun infrastruktur, yang meliputi tokoh-tokoh formal, nonformal dan informal yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan elit-elit parpol dan ormas (keagamaan/profesi-cendekiawan/sosial kemasyarakatan) perlu duduk bersama dalam suatu forum nonformal untuk menyepakati dan membangun konsensus nasional tentang jalan yang akan ditempuh; termasuk membahas isu amandemen untuk penataan kembali MPR, GBHN, dan penguatan kewenangan DPD.

Sementara itu, lanjut Farouk, pertemuan tersebut sepakat untuk memohon Presiden sebagai kepala negara menginisiasi forum yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa untuk membangun konsensus nasional seperti yang pernah dipraktikkan dalam penyelesaian masalah-masalah bangsa sebelumnya.

“Forum kebangsaan ini penting segera diselenggarakan karena dinilai efektif untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang berkelanjutan,” kata Farouk. (rya)