Kastara.ID, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pembicaraan tentang radikalisme seharusnya berusaha mencari penyebabnya sampai ke hulu atau akar masalahnya. Bukan hanya di ujung dan muaranya saja. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas bentuk ‘Surat Terbuka untuk Menteri Agama’ (4/9), menanggapi pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tentang radikalisme.
Sedangkan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi menyarankan Fachrul lebih banyak belajar dan membaca literatur tentang ajaran Islam. Muhyiddin menduga Fachrul hanya membaca naskah yang dibuat oleh pihak yang memiliki agenda terselubung di Indonesia.
Saat memberikan keterangan (4/9), Mahyudin mengatakan, tuduhan Menag terhadap umat Islam sangat menyakitkan. Terlebih pernyataan Fachrul di salah satu seminar online atau webinar itu sama sekali tidak berdasar. Muhyiddin menegaskan, umat Islam sudah berkontribusi sangat banyak untuk kemerdekaan Indonesia.
Sebelumnya dalam webinar bertema ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’, Rabu (2/9), Menteri Agama Fachrul Razi menuduh masjid di lingkungan pemerintahan dan BUMN banyak yang terpapar radikalisme.
Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan radikalisme disebarkan oleh pengurus masjid berpenampilan ‘good looking.’ Biasanya mereka hafal Al Quran dan hadis serta mampu berbahasa Arab dengan baik. Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Dirjen Bina Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menegaskan, Menag tidak berniat menuduh atau menyinggung umat Islam. Kamaruddin menjelaskan istilah ‘good looking’ yang diucapkan Menag hanyalah ilustrasi.
Substansi dari pernyataan itu, menurut Kamaruddin adalah perlunya kehati-hatian dari pengelola masjid, terutama di lingkungan pemerintahan, seperti Kementerian dan BUMN. Kehati-hatian itu, guna mengetahui rekam jejak pandangan keagamaan dari para jemaahnya.
Kamaruddin menjelaskan, pernyataan Fachrul tidak ditujukam kepada umat Islam secara general. Melainkan dalam konteks seminar yang membahas strategi menangkal radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya dengan mengadakan program Penceramah Bersertifikat. Hal ini sebagai upaya menangkal masuknya pemahaman keagamaan yang ekstrem dalam lingkungan ASN. (ant)