Kastara.ID, Jakarta – Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengaku ingin mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan dilakukan dalam rangka membahas masalah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam keterangan tertulisnya (4/12), Benny menilai harus ada pembicaraan antar presiden guna menyelesaikan masalah Papua. Itulah sebabnya pria yang baru mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat meminta pembicaraan dilakukan layaknya pertemuan antara sesama presiden.
Benny juga mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui mediasi internasional. Pria yang selama ini bermukim di Inggris itu mengatakan, rakyat Papua menginginkan referendum guna menentukan masa depannya.
Benny mendesak agar tidak ada operasi militer di Papua. Ia juga meminta pemerintah Indonesia membuka jalan bagi Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dan melihat situasi di Papua.
Seperti diketahui, pada Selasa (1/12), ULMWP mendeklarasikan kemerdekaan negara Republik Papua Barat. ULMWP juga mendaulat Benny Wenda sebagai presiden sementara. Menurutnya, pembentukan pemerintah sementara bertujuan memobilisasi rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut deklarasi Republik Papua Barat adalah tindakan makar. Mahfud menegaskan pihak kepolisian akan bergerak guna melakukan penegakan hukum.
Saat memberikan keterangan secara virtual, Mahfud menilai tindakan makar oleh Benny Wenda hanya berskala kecil. Itulah sebabnya cukup dilakukan penegakan hukum atau Gakkum. Pasal yang digunakan adalah kejahatan keamanan negara. (ant)