Kastara.ID, Jakarta – Larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya membicarakan presiden tiga periode sudah tepat.
Hal itu diungkapkan Pengamat Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Rabu (6/4) sore.
“Meskipun larangan itu terkesan lamban. Jokowi baru menyampaikan larangan itu setelah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat,” jelas Jamil.
Ada kesan, larangan itu disampaikan setelah mendapat tekanan dari berbagi elemen masyarakat. Bahkan partai koalisi seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan keras menolak wacana tersebut. Bahkan ada yang meminta agar para menteri tidak ikut-ikutan menyuarakan presiden tiga periode.
“Hal yang sama juga disuarakan Partai Demokrat dan PKS. Partai opososi ini hampir setiap hari mengkritik wacana tersebut,” imbuh pengamat yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.
Perubahan sikap presiden itu tampaknya setelah mendapat tekanan. Mayoritas masyarakat dengan tegas menolaknya.
Karena itu, lanjut Jamil, presiden tampaknya sudah melihat wacana presiden tiga periode tidak menguntungkannya. Presiden justru terkesan semakin tersudut akibat ulah beberapa menteri kepercayannya.
“Jadi, tekanan dari beberapa elemen masyarakat dan partai politik tampaknya efektif untuk mengubah sikap Jokowi. Tekanan ini tidak boleh kendor agar wacana presiden tiga periode benar-benar mati,” tandasnya. (dwi)