Kastara.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk fokus melaksanakan program prioritas sesuai kehendak rakyat.
“Di daerah ini banyak yang asal kerja. Temuan kami dengan KemenPAN RB ada sekitar 38 persen daerah yang penyerapannya habis, tapi programnya tidak fokus dan sesuai kemauan rakyat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Rabu (6/9).
Menurut Mendagri, problem lain di daerah yang menjadi tanda tanya adalah mahalnya pengadaan barang dan jasa. “Pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dan swasta lebih mahal pemerintah, kalau swasta wajar ya. Maka dengan model e-katalog, e-planing ditambah Komisi Pemberantasan Korupsi juga masuk ini bisa dicegah,” ujarnya.
Mendagri menegaskan, sampai saat ini pemerintah konsisten untuk terus mendorong percepatan dan pertumbuhan di daerah.
“Ini bisa dilihat keseriusan Presiden Joko Widodo dimana anggaran tahun ini 70 persen lebih difokuskan ke daerah, sehingga harus diimbangi keseriusan dari para kepala daerah untuk bisa mensinkronkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi,” katanya.
Mendagri menilai kondisi saat ini memang sangat menyedihkan, karena banyak daerah yang anggarannya masih mengendap, dan baru dicairkan pada bulan Oktober dan November mendatang.
“Tidak bisa disalahkan, karena tidak semua daerah. Ada juga daerah yang tendernya di awal, tapi pihak ketiga belum mau mengambil dulu karena ketakutan,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, pihaknya telah mengubah aturan-aturan yang membuat rumit dan menghambat jalannya investasi. “Jika ingin makmur dan sejahtera jangan menghambat investasi,” katanya. (npm)