Kastara.ID, Jakarta – Isu reshuffle kabinet Jokowi kembali menggema. Selain menggantikan Menteri Pemuda dan Olaraga, beberapa menteri lainnya memang dikehendaki publik untuk diganti.
Hal itu diutarakan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya kepada Kastara.ID, Selasa (7/3).
“Kalau merujuk hasil Survei Populi Center yang dilakukan 25 Januari-2 Februari 2023, ada lima menteri yang dikehendaki publik untuk diganti,” ungkap Jamil.
Pertama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Ada 16 persen responden yang menginginkannya diganti.
Dua, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sebanyak 14,4 persen responden memintanya diganti.
Tiga, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sebanyak 10,9 persen responden memintanya diganti.
Empat, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, sebanyak 9,5 persen menghendakinya diganti.
Lima, Menteri Lungkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, juga sebanyak 9,5 persen responden menginginkannya diganti.
“Lima menteri itu memang layak di-reshuffle. Selain karena memang sebagian publik tidak menghendakinya, juga kinerjanya memang tidak menonjol. Karena itu, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak me-reshuffle-nya,” jelas Jamil.
Menteri dari Nasdem, Johnny G. Plate, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya juga berpeluang besar di-reshuffle. Kalau tiga menteri ini di-reshuffle, bukan karena Nasdem mengusung Anies Baswedan, tapi karena dikehendaki publik dan kinerjanya juga tidak menonjol.
“Masalahnya, beranikah Jokowi me-reshuffle menteri dari Nasdem? Jokowi kalau pun me-reshuffle kabinetnya, tampaknya tidak akan mencopot semuanya,” jelas pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Jamil melihat ada kemungkinan hanya dua menteri dari Nasdem yang dicopot, yaitu Johnny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo. Sementara Siti Nurbaya berpeluang dipertahankan.
“Hal itu dilakukan Jokowi untuk meminimalkan kekecewaan Nasdem kepadanya. Dengan tetap ada menteri dari Nasdem, Jokowi berharap Nasdem tidak berubah menjadi oposisi,” imbuh Jamil.
Menurutnya, kalau Nasdem jadi oposisi, risikonya terlalu besar bagi Jokowi. Selain memang tahu plus minusnya Jokowi, Nasdem juga punya banyak media yang siap membombardir Jokowi dan kabinetnya.
“Hal itu tentu tak diinginkan Jokowi. Jokowi tentu ingin selamat hingga purna bakti pada 20 November 2024,” tandas Jamil. (dwi)