Kastara.id, Jakarta – Juru bicara eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang menolak gugatan atas pencabutan badan hukum HTI. Hal itu diutarakannya saat berorasi di hadapan ratusan simpatisan HTI sesusai mengikuti sidang putusan di PTUN Jakarta, Senin (7/5).
“Kita akan melakukan upaya banding. Banding adalah ikhtiar kita menolak kedzaliman,” ujarnya.
Majelis Hakim dalam putusannya dinilainya secara jelas mempersalahkan dua hal, yakni mempersalahkan kegiatan dakwah yang dilakukan HTI dan mempersalahkan penegakkan khilafah.
“Ini bukan soal HTI, tapi soal kegiatan dakwah dan menegakkan khilafah yang dipermasalahkan. Dakwah adalah kegiatan mulia, wajib bagi setiap Muslim, dan perintah Rasullullah,” tegasnya.
HTI, lanjutnya, telah didzalimi pemerintah melalui keputusan pencabutan badan hukum yang dzalim dan diperkuat putusan pengadilan yang dinilainya juga dzalim. Dan upaya mengajukan banding adalah ikhtiar dalam menolak kedzaliman itu.
Menanggapi niat banding tersebut, tim kuasa hukum pemerintah menyatakan upaya banding merupakan hak yang dapat ditempuh oleh eks HTI terhadap putusan PTUN.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).
“Dalam esksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445.000,” ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI.
HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013. Pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.
“Bukti video Muktamar HTI 2013, menunjukkan penggugat sudah melaksanakan muktamar khilafah, mengajak peserta menegakkan khilafah. Fakta hukumnya dalam muktamar itu Ketua Umum HTI mengajak mengubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah. Cukup bagi hakim menyatakan bahwa penggugat telah terbukti berusaha mewujudkan khilafah,” ujat Hakim Anggota Roni Erry.
Usai membacakan putusan, majelis hakim juga menyatakan bagi pihak-pihak yang keberatan atas putusan itu dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang. (tri)