Kominfo Bangun 3.447 BTS di 2020 Dukung Gerakan 100 Smart City

Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membangun lebih banyak infrastruktur pendukung guna mendorong percepatan Gerakan 100 Smart City. Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menyebut salah satu bentuk dukungan tersebut melalu ipembangunan BTS dan persiapan peluncuran satelit multifungsi.

Langkah itu diambil untuk mendukung terlaksananya program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di Indonesia. “Di samping existing, Kominfo juga sudah lakukan pembangunan backbone serat optik Palapa Ring, juga membangun BTS di wilayah Indonesia yang belum terjangkau. Total kami targetkan 5.000 BTS, kini sudah ada 1.500 BTS untuk tahun ini dan kami akan menambah 3.447 BTS lagi pada 2020,” ujar Menteri Jhonny saat dalam acara Gerakan Menuju 100 Smart City di Balai Sudirman, Jakarta (6/11).

Menteri Kominfo menyatakan peluncuran satelit diharapkan dapat berlangsung pada 2021. “Paling lambat, 2022 sudah dilakukan sehingga 2024 satelit bisa mulai berfungsi,” katanya.

Soal smart city, Menteri Johnny mengaku pemerintah kini tidak lagi menargetkan berapa jumlah smart city yang akan muncul pada 2020. Pasalnya, kota cerdas berkembang secara dinamis, seiring dengan perkembangan infrastruktur di setiap kota dan kabupaten. “Kota cerdas itu berkembang secara dinamis, jadi tidak ada kata selesai. Yang ada hanyalah perbaikan-perbaikan, sehingga yang kami lakukan adalah evaluasi perkembangan,” paparnya.

Saat ini Indonesia telah memiliki 100 kota cerdas. Angka itu terus bertambah sejak 2017, saat Indonesia hanya memiliki 25 kota cerdas. Kemudian pada 2018, jumlah itu bertambah sebanyak 50 kota cerdas. Begitu pula pada 2019, kota cerdas di Indonesia bertambah 25 kota.

Menteri Kominfo Johnny menyebut, pekerjaan pemerintah masih banyak untuk mendukung smart city. Tercatat, masih ada 400 kota/kabupaten yang belum menerapkan konsep smart city. “Dibutuhkan kolaborasi, kita bergerak bersama untuk itu,” ujarnya.

Kementerian Kominfo bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berencana menambah kota-kota lain untuk menjadi kota cerdas agar mendorong perekonomian Tanah Air. “Kominfo sudah bangun infrastruktur sampai ke desa-desa. Kami harapkan electronic marketplace bisa lebih gampang dijangkau oleh nelayan, petani, dan seterusnya,” kata Johnny. “Dengan demikian, partisipasi produk-produknya bisa masuk ke pasar, sehingga bisa lebih cepat jangkau konsumen,” ucap Menteri Kominfo.

Menteri Johnny menambahkan, pemerintah akan memperhatikan dan berfokus pada pembangunan infrastruktur komunikasi di wilayah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal.

Fokus pembangunan infrastruktur itu bertujuan mengurangi disparitas pembangunan digital di diseluruh wilayah Indonesia. “Gerakan menuju 100 Smart City telah mendorong banyak pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan yang memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Menyoal konsep smart city yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. Menkominfo Johnny turut berpendapat terkait dengan hal ini. Menuutnya, beberapa daerah pun mencanangkan kota pintar, terutama sejumlah kota di Indonesia tengah gencar melakukan percepatan menjadi smart city.

Meski demikian, katanya, urusan pendanaan juga perlu mendapat perhatian serius. Karena dengan pendanaan yang memadai, maka percepatan smart city bisa segera dilakukan.

Perlu diketahui, sejak tahun 2017, pemerintah memiliki program 100 smart city. Tujuannya membimbing kabupaten dan kota untuk mendesain masterplan smart city supaya pemanfaatan teknologi dapat dimaksimalkan. “Fulus, fulus, fulus. Ada itu, beres. Makanya, kita mesti mencari skema pembiayaannya. Apa ini dari APBN? Kalau beban APBN, prioritasnya seperti apa. Pak Presiden sudah mengingatkan secara khusus penggunaan APBN secara prioritas. Jangan asal belanja, bisa berapa pun APBN bisa menguap begitu saja. Habis dibelanjakan, tidak memberikan hasil. Nah, itu harus betul-betul fokus,” jelasnya.

Kendati  demikian, Menteri Johnny, akan membuka ruang diskusi dengan daerah-daerah di Indonesia, termasuk bupati dan semua pemangku kepentingan, dalam pengembangan smart city. Pemerintah juga akan melihat daerah yang menjadi prioritas lebih dahulu. “Tentu kita akan diskusi dengan para bupati, dan semua yang punya kepentingan di situs. Bagaimana prioritas belanjanya, karena ada yang wilayahnya prioritas, dan ada yang belum,” katanya.

Menteri Kominfo menambahkan, pengembangan smart city memang belum optimal namun ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan akan terus mendukung program tersebut. “Smart city memang harus didukung karena itu masa depan. Termasuk di dalamnya ada e-government. Kalau bagus, maka pemerintah juga akan semakin bagus,” jelasnya. (rfr)