Kendaraan Pedesaan

Kastara.id, Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan, perlunya langkah sinergi di antara pemangku kepentingan terkait dalam akselerasi pengembangan kendaraan pedesaan di Indonesia guna membangun ekosistem yang kuat terhadap daya saing industri otomotif dalam negeri.

“Pengembangan kendaraan pedesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan sinergi dari berbagai pihak,” kata Gati di Jakarta (6/12) pada acara Temu Bisnis IKM Alat Angkut (Kendaraan Pedesaan).

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari diskusi kelompok terarah yang telah dilaksanakan Ditjen IKM sebelumnya guna memetakan kebutuhan dalam pengembangan kendaraan pedesaan di Tanah Air.

Peserta Temu Bisnis yang hadir antara lain perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Bappenas, BPPT, lembaga pembiayaan seperti Astra Modal Ventura dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), serta organisasi dan asosiasi yang terkait dengan industri otomotif nasional seperti Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan IKM Komponen Otomotif (PIKKO), dan Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

Gati berharap, melalui forum bisnis ini, semua pihak dapat saling memberikan masukan terkait penyusunan regulasi, penyiapan produksi, pemberian insentif, pemetaan kontribusi IKM, ketersediaan suku cadang, mekanisme perawatan dan perbaikan, serta pemasaran kendaraan pedesaan.

“Bahkan, lembaga pembiayaan dan lembaga seperti OJK diharapkan turut menyumbang saran mengenai skema pembiayaan maupun risiko keuangan yang akan dihadapi dalam program ini,” tuturnya.

Ia optimis, pengembangan kendaraan pedesaan dapat membawa efek yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, berdampak positif bagi perkembangan industri otomotif dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi kendaraan, serta pembangunan IKM sektor industri otomotif dan alat mesin pertanian.

“Lebih dari 400 IKM sektor komponen otomotif yang tersebar di sejumlah sentra industri di Indonesia, antara lain Tegal, Klaten, Purbalingga, Sidoarjo, Pati, Pasuruan, Sukabumi, Bandung, dan Jabodetabek,” ungkapnya.

Dengan adanya program kendaraan pedesaan ini, semakin banyak IKM komponen otomotif berkontribusi di dalam mendukung rantai pasok industri otomotif nasional.

Untuk itu, Direktorat Jenderal IKM Kemenperin terus memacu kemajuan IKM khususnya sektor komponen otmotif dalam memperhatikan aspek kualitas, biaya, dan pengiriman atau quality, cost and delivery (QCD). Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti pembinaan kompetensi SDM, fasilitasi teknologi mesin dan peralatan, pengembangan produk, promosi, kemitraan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

“Pada November lalu, kami telah melaksanakan pemetaan kebutuhan kendaraan pedesaan di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Klaten dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan maupun kondisi pasar dari sisi jenis kendaraan, harga yang diharapkan, serta cakupan penggunaan kendaraan pedesaan,” jelasnya. (mar)