Kastara.ID, Nusa Dua – Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir saat menutup penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 menegaskan kembali pentingnya demokrasi yang inklusif bagi semua orang sekaligus pentingnya peran aktif semua pihak dalam upaya pencapaiannya.
“Untuk mencapai demokrasi yang inklusif, partisipasi semua pemangku kepentingan sangat penting, khususnya bagi sektor swasta, pemuda dan perempuan,” ungkap Wamenlu RI
Penerapan demokrasi saat ini masih mendapat tantangan dalam berbagai hal. Dalam hal ini, Indonesia mengajukan Demokrasi Inklusif untuk menjawab tantangan tersebut. “Demokrasi yang inklusif adalah demokrasi yang menyatukan, bukan memisahkan, memberi harapan, bukan menakutkan, serta memberdayakan, bukan justru melemahkan,” tambahnya.
Sebagai satu upaya yang terus menerus, demokrasi tidak bisa hanya dijadikan ukuran keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu sendiri tidak bisa dinilai dari keadaan ekonomi suatu negara dan demokrasi adalah pekerjaan bersama karena membutuhkan rasa hormat, pengakuan, kemitraan, dan inklusivitas. “Demokrasi membutuhkan penghormatan, pengakuan, dan inklusivitas,” ungkapnya.
BDF ke-11 telah dilaksanakan selama dua hari (6-7 Desember 2018) dan mengeluarkan berbagai rekomendasi yang dihasilkan baik dari diskusi panel utama ataupun forum lain yaitu Bali Democracy Student Conference (BDSC) ke-2 dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) pertama.
Faith Fore, salah satu peserta BDSC ke-2 asal Zimbabwe berkesempatan menyampaikan rekomendasi yang telah dihimpun dari diskusi selama dua hari. BDSC ke-2 yang dihadiri oleh 137 pelajar dari 58 negara tersebut secara khusus mengajak kaum muda untuk mengedepankan pendidikan, peningkatan partisipasi dalam politik dan kepentingan masyarakat, toleransi, dan kesetaraan gender. Selain itu, para kaum muda juga diajak untuk tanggap dengan perubahan di bidang teknologi dan mampu memanfaatkannya untuk menyalurkan energi, gagasan, dan kreativitas ke dalam inovasi demi kebaikan bersama.
“Generasi muda penuh dengan energi, ide, dan kreativitas. Energi dan dorongan untuk perubahan ini harus disalurkan secara produktif melalui inovasi dan peningkatan untuk perbaikan di lingkungan sekitar mereka,” ungkap Faith Fore saat membacakan hasil dan rekomendasi dari BDSC ke-2.
Sementara itu, mewakili BCSMF adalah Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia Ahmad Jauhar dan Priyangga Hettiarachi dari Wetminster Foundation for Democracy dari Sri Lanka. BCSMF sendiri dihadiri oleh 100 peserta dari 10 negara.
Isu-isu yang dibahas dalam BCSMF terbagi menjadi beberapa pokok bahasan utama yaitu Democracy Disfigured yang membahas di antaranya migrasi, populisme, politik identitas, dan korupsi; Public Sphere Captured yang membahas hoax, sensationalisme, dan kebiasan dalam politik; The State, Regional, and Global Changing Contours yang membahas keadaan demokrasi di seluruh dunia; serta Reconfiguring Democracy and the Prospects for Prosperity yang menggali keterkaitan demokrasi dan kesejahteraan.
BCSMF selanjutnya mendorong pembentukan narasi terkait demokrasi yang dapat dipahami oleh semua pihak sehingga dapat membantu mencegah polarisasi dan populisme yang dapat memicu konflik horizontal. Selain itu, BCSMF juga mendorong dibentuknya institusi yang demokratis, penanaman demokrasi dalam mekanisme domestik, pembentukan lembaga think-tank serta mendorong kolaborasi inklusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Kolaborasi ini harus bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil dan media, dan sektor swasta, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang merangkul semua,” ungkap Priyangga Hettiarachi saat membacakan hasil dan rekomendasi dari BCSMF. (rya)