Kastara.ID, Jakarta — Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari ini ditandai dengan gelaran kampanye terbuka memang sangat riskan melahirkan berbagai gesekan seperti yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta. Jika tidak segera diantisipasi dikhawatirkan gesekan-gesekan sejenis akan terjadi di tempat-tempat lain.
Salah satu bentuk antisipasi paling efektif agar gesekan tidak terjadi lagi dan meluas adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM dan ketertiban umum Fahira Idris. Ia mengungkapkan, gesekan sekecil apapun menjelang hari H pencoblosan harus diwaspadai dan diantisipasi. Jalur hukum adalah satu-satunya cara agar gesekan yang sudah terjadi tidak meruncing dan meluas atau menjalar ke tempat lain.
“Setiap ada gesekan antarpendukung, hukum harus hadir. Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu harus lebih responsif. Siapa pun yang bersalah harus dihadapkan di muka hukum. Ini penting sebagai sikap tegas bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar hukum selama masa kampanye ini berlangsung,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (8/4).
Menurut Fahira, kontestasi Pemilu 2019, terutama pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon sangat berpotensi melahirkan berbagai gesekan di lapangan. Ini karena konsentrasi massa hanya terpaku kepada dua kekuatan yang sedang berkompetisi.
Sedikit saja provokasi dari orang-orang tidak bertanggung jawab akan menganggu jalannya pemungutan suara dan jika ini terjadi akan merugikan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Untuk menghadapi situasi seperti ini, penegakan hukum yang adil adalah satu-satunya cara menjaga negeri ini.
“Hadapkan mereka yang memicu gesekan menjelang pemilu ini ke muka hukum tanpa terkecuali. Ini penting agar rasa keadilan di masyarakat terjaga dan menjadi peringatan keras bahwa hukum akan mengejar siapa saja oknum yang menjadikan kekerasan sebagai jawaban dari perbedaan. Dengan begini, gesekan tidak akan meluas karena hukum tegas,” tukas Fahira.
Semua pihak, terutama para elit-elit politik, lanjut Fahira, juga harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif dan menebarkan narasi-narasi ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
“Di akhir masih kampanye ini harusnya yang lebih banyak beradu itu gagasan, bukan yang lain. Bicaralah soal perbaikan ekonomi dan nasib rakyat, bukan bicara kamilah Pancasila, sementara yang lain tidak, karena narasi seperti itu memecah belah” pungkas Senator Jakarta ini. (dwi)