Kastara.id, Jakarta – Memasuki 25 tahun usia kemitraan ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo mengemukakan, RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Nilai perdagangan ASEAN dengan RRT mencapai 346,4 miliar dollar AS. Sementara untuk investasi langsung (FDI) RRT menduduki peringkat keempat dengan nilai 8,2 miliar dollar AS.
Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengingatkan agar ke depan, terutama kerja sama di bidang perdagangan, bersifat seimbang dan saling menguntungkan. Untuk melanjutkan momentum kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, perlu juga diperhatikan adanya perdamaian dan stabilitas.
“Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi atau kerja sama ekonomi ini akan tetap baik apabila kita tidak memperhatikan aspek yang lainnya yaitu perlunya kita menjaga perdamaian dan stabilitas,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RRT ke-19, di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Rabu (7/9).
Mengenai apa yang bisa dilakukan oleh ASEAN dan RRT dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN dan RRT harus mampu memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan. Bahwa keamanan di Laut China Selatan (LCS) harus dipelihara. “Yaitu dengan menghormati adanya hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” kata Presiden.
Presiden menekankan agar sengketa harus diselesaikan secara damai, DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) harus diimplementasikan secara penuh dan efektif, dan negosiasi serta penyelesaian COC (Code of Conduct) harus disegerakan. “Itulah cara-cara dimana ASEAN dan Tiongkok dapat menjamin keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata Presiden.
Menlu Retno Marsudi menambahkan, dalam konteks hubungan ASEAN–RRT, pada pertemuan kali ini telah disetujui dua dokumen, yaitu pertama Joint Statement on the Observance of CUES (Code for Unplanned Encounters at Sea) in the South China Sea. Kemudian, yang kedua adalah Panduan Komunikasi Hotline antara Pejabat Tinggi pada Kementerian Luar Negeri ASEAN dan RRT terkait Tanggap Darurat Maritim di Laut China Selatan.
“Khusus mengenai hotline karena ini terkait dengan hotline yang harus dimiliki oleh masing-masing Kementerian Luar Negeri pada saat terjadi keadaan darurat, maka sudah ada daftar contact persons di masing-masing Kementerian Luar Negeri,” kata Retno seraya mencontohkan misalnya untuk Indonesia yang menjadi contact person-nya adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Duta Besar Jose Tavares dan Direktur Politik dan Keamanan dari Dirjen Kerja Sama ASEAN Chandra Yudha.
Menlu berharap dengan adanya CUES dan juga hotline communication sudah jelas siapa contact person-nya maka situasi di LCS semakin kondusif, dapat dikelola dengan baik, dan dapat dihindarkan terjadinya insiden-insiden yang tidak dikehendaki.
Selain perdamaian dan stabilitas di LCS, Presiden juga menekankan pentingnya memajukan keamanan di jalur perdagangan maritim. “Jalur perdagangan maritim ini sangat penting untuk dijaga keamanannya karena perdagangan yang melalui jalur-jalur maritim di sekitar kita nilainya itu lebih dari lima triliun dollar AS,” kata Presiden sebagaimana dikutip Menlu.
Presiden pun menekankan perlunya kerja sama maritim diperkuat, termasuk implementasi dari kerja sama maritim di dalam EAS, serta terus meningkatkan rasa saling percaya di antara negara-negara terkait. (raf)