Pemindahan Ibukota Negara Diputuskan Ditunda

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, pemerintah memutuskan menunda pelaksanaan pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Keputusan ini diambil lantaran pemerintah tengah fokus menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Saat mengikuti rapat dengan DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9), Suharso menambahkan, meski ditunda, tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada 2021. Suharso menjelaskan, pihaknya mengusulkan pagu anggaran tahun 2021 mencapai Rp 1,7 triliun.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 240 miliar dari pagu semula sebesar Rp 1,5 triliun. Namun politisi PPP ini menyebut, pagu anggaran 2021 lebih rendah dibanding tahun ini sebesar Rp 1,8 triliun.

Alokasi anggatan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis IKN masuk dalam anggaran perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 831,40 miliar. Namun Suharso tidak menjelaskan berapa anggaran yang akan dikucurkan khusus untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis.

Meski pemindahan IKN resmi ditunda, mantan Menteri Perumahan ini memastikan pemerintah tetap melaksanakan pengerjaan masterplan. Selain itu pembangunan infrastruktur dasar di wilayah sekitar ibukota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap dilakukan. Kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan akan tetap dipersiapkan sebagai wilayah penyangga ibu kota baru.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan program kerja pemindahan IKN secara keseluruhan. Dalam perencanaan, perencanaan kawasan penyusunan desain urban pada 2019-2020, dan perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur pada 2020-2023. Selajutnya pada tahun 2020-2024 dilaksanakan sayembara dan pembangunan Istana Presiden, Wapres, Kompleks MPR/DPR/DPD dan perkantoran kementerian/lembaga.

Sedangkan proses pemindahan ibukota negara secara keseluruhan akan dilakukan secara bertahap mulai 2024 hingga 2045. (ant)