Kastara.ID, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa radikalisme bukan soal pakaian namun cara pikir dan cara bertindak. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam seminar Sekolah Peserta Sespimti Polri Dikreg ke-28 Tahun 2019, di The Tribrata, Jakarta (8/11).
Ma’ruf juga menegaskan, yang harus dilakukan adalah meluruskan cara berpikir, bertindak, dan gerak-geriknya. Untuk itu perlu upaya lebih intensif dengan melakukan deradikalisasi.
Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan, pemahaman tentang khilafah juga perlu diluruskan yang selama ini khilafah identik dengan Islam. Sebab merunut sejarah terdapat sejumlah wilayah yang menganut khilafah seperti khilafah Abbasiyah dan khilafah Utsmaniyah.
Di Indonesia sendiri, khilafah tertolak masuk karena tak sesuai dengan prinsip dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai landasan NKRI. Serupa dengan khilafah di Arab Saudi yang juga tertolak karena sistem kenegaraan yang berupa kerajaan.
Jadi bukan karena tidak Islami, tapi menyalahi kesepakatan nasional. Sudah jelas khilafah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan nasional, NKRI. Kalau itu khilafah maka menjadi tidak NKRI lagi, tapi NKKHI, Negara Kesatuan Khilafah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelarangan cadar ke lingkungan instansi pemerintah. Ia kemudian membantah hal itu terkait dengan radikalisme, cuma soal faktor keamanan dan kepatuhan pada seragam kedinasan. (rya)