Kemendag-Polri

Kastara.id, Jakarta – Pemerintah melakukan upaya untuk dapat meredam kenaikan harga pangan terutama beras. Caranya dengan melibatkan Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk dapat melakukan operasi pasar yang lebih masif.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menginstruksikan seluruh pelaku pedagang beras medium untuk menjual tidak lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) mulai besok. Pihaknya akan turun ke pasar bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Polri untuk mengecek harga beras medium di pasaran. Jika masih ada yang membandel akan dilakukan penindakan.

“Besok harus sudah mulai rata (harga beras medium) di seluruh pasar tradisional karena sudah masuk beras Bulog,” kata Enggartiasto Lukita di sela penandatanganan tentang Penegakan Hukum, Pengawasan dan Pengamanan di Bidang Perdagangan antara Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta (8/1).

Melalui nota kesepahaman ini, Kemendag dan Polri sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum sepakat untuk saling mendukung dalam menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut Mendag, pedagang yang enggan menjual beras medium, juga akan diperkarakan. Hal ini untuk menjamin ketersediaan stok beras medium.

“Dia (pedagang) diberikan margin harga yang cukup. Kita penetrasi harga dulu, jangan andai-andai, analisa dan sebagainya. Berapa pun kebutuhannya dan harganya, yang penting beras tersedia di pedagang pasar,” jelasnya.

Menurutnya, harga beras medium yang dijual saat ini tidak boleh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 9.450/kg. Kementerian juga telah melakukan koordinasi dengan Wakil Gubernur DKI serta seluruh pelaku dunia pasar pedagang beras untuk memperketat penetapan harga.

Sementara Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti mengatakan, operasi pasar tersebut juga melibatkan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) atau pelaku usaha swasta.

“Dalam seminggu ini kami intens dengan Menteri Perdagangan kemudian dengan Satgas pangan untuk mengevaluasi sebetulnya kenapa koperasi pasar yang lalu tidak cukup mampu meredam gejolak harga (beras),” ungkapnya.

Djarot menjelaskan, operasi pasar yang kurang masif seperti yang terdahulu membuat harga beras kerap tidak stabil di pasaran. Kuantitasnya tidak teratur sehingga berpengaruh pada pergerekan harga beras.

“Yang kami dapatkan bahwa jumlah operasi pasar belum memadai sehingga kira-kira dua tiga hari ini diputuskan untuk penguatan penyaluran beras ke lapangan kemarin yang biasanya cuma sehari 1.000-2.000 ton, sudah berhasil kami salurkan per hari sudah 8.000 ton lebih,” jelas Djarot. (mar)