Jamiluddin Ritonga: Jangan Cepat Menjuluki Wapres King of Silent

Kastara.ID, Jakarta – BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjuluki Wakil Presiden Ma’ruf Amin King of Silent. Julukan negatif ini mengemuka karena BEM UNNES menilai Wapres tidak bekerja dengan baik dan cenderung pasif.

“Di permukaan, julukan tersebut memang masuk akal. Sebab, Wapres jarang terlihat melaksanakan kegiatan kenegaraan yang strategis, termasuk keterlibatannya dalam penanganan Covid-19,” papar Pengamat Kominikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Jumat (9/7) petang.

Selama ini memang tidak terlihat aktivitas Wapres dalam memutuskan kebijakan strategis. Beberapa kali wapres hanya terlihat kegiatan seremonial, seperti membuka kegiatan ormas keagamaan.

“Semua itu membuat banyak pihak menilai kinerja Wapres buruk. Wapres akhirnya dinilai lebih banyak pasif dan diam,” ujar Jamil.

Hanya saja belum diketahui penyebab Wapres seperti itu. Apakah ia pasif dan lebih banyak diam karena keterbatasan kapasitas atau memang tidak ada pendelegasian tugas strategis dari presiden.

“Kalau soal kapasitas yang terbatas, tampaknya tidak masuk akal. Sebab, pendidikan wapres sangat tinggi dan pengalamannya berorganisasi juga malang melintang. Bahkan beliau pernah menjadi Ketua MUI dan Anggota DPR RI,” jelas Jamil yangbjuga penulis buku Riset Kehumasan ini.

Begitu juga dilihat dari fisik, wapres tampak masih bugar. Kondisi fisiknya itu masih memungkinkan baginya untuk berpikir jernih dan melakukan aktivitas yang prima.

“Soal pendelegasian tugas dari presiden, tentu wapres yang tahu. Karena soal pendelegasian tugas apa saja yang diberikan presiden kepada wapres tidak dipublikasikan kepada publik,” imbuh Jamil..

Kalau seandainya pasif dan diamnya wapres karena memang tidak ada pendelegasian tugas strategis dari presiden, tentu tidak adil bila wapres dijuluki King of Silent.

“Untuk itu, sebaiknya wapres terbuka menyampaikan tugas apa saja yang didelegasikan presiden kepadanya. Dari sinilah publik akan dapat menilai apakah julukan King of Silent layak dilayangkan kepada wapres,” pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. (dwi)