Kastara.id, Jakarta – Adanya tekad pemerintah untuk tidak membayar uang tebusan pada kelompok Abu Sayyaf, harus dibarengi dengan meningkatkan komunikasi kepada 10 keluarga sandera, agar tidak menimbulkan kekhawatiran.
“Agar tidak menimbulkan kekhawatiran keluarga sandera akan keselamatan jiwa anggota keluarga yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut,” kata Anggota Komisi I DPR RI Martin Hutabarat di Jakarta (8/8).
Pemerintah harus membangun komunikasi dengan pihak keluarga sendera, sehingga apapun opsi yang akan diambil, pihak keluarga tahu dan siap menghadapi hal terburuk apapun yang mungkin terjadi.
Martin menilai, selama ini tindakan pemerintah tidak tegas. Apalagi dengan merebaknya kabar pemerintah selalu membayar uang tebusan yang diminta penyandera pada peristiwa pembajakan sebelumnya. Kali ini pemerintah sudah bertekad tidak akan membayar tebusan lagi, agar tidak menjadi sasaran empuk bagi penyandera untuk mencari pembiayaan operasi mereka.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah Indonesia bersama Filipina harus mengejar penyandera dengan aksi militer, sehingga mereka tidak lagi memanfaatkan warga negara Indonesia sebagai sandera untuk mencari uang. (rya)