Perkada Didorong Tingkatkan Disiplin Protokol Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020

Kastara.ID,Jakarta –  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori terus mendorong penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait peningkatan kedisiplinan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Hal itu sekaligus sebagai upaya menyukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Demkian disampaikan Hudori pada saat menghadiri undangan Founder & CEO Qlue sebagai Keynote Speaker dengan topik inspirasi dan inovasi Kemendagri pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari Ruang Rapat Sekjen Kemendagri, Jakarta, Senin (9/11).

Menurutnya Pilkada Serentak tahun ini bukanlah perayaan pesta demokrasi biasa. Pasalnya Pilkada digelar pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kata Hudori, Kemendagri mendorong isu tunggal pada debat publik dalam masa kampanye Pilkada kali ini yaitu tentang peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Hudori menekankan, Pilkada akan berjalan sukses dan aman dari Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang dijalankan oleh seluruh paslon, tim sukses, dan masyarakat.

“Jadi harapannya sekali lagi terpilihnya kepala daerah mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujar Hudori.

Hudori menambahkan, Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.

“Penekanan kami, yang pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon. Kedua perlu dan komitmen dan integritas dari para paslon serta mematuhi kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak agar tercipta suasana yang kondusif. Ketiga, para paslon beserta seluruh elemen masyarakat ini menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan Pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan, Kemendagri telah mengupayakan agar di samping mencegah adanya kluster baru Covid-19, pada pelaksanaan Pilkada Serentak para aparatur sipil negara (ASN) dapat bersikap netral.

“Keempat mencegah pelanggaran netralitas ASN, yang tidak netral kemarin sudah kami berikan surat ada sekitar 67 ASN. Dan kelima yang terpenting jangan lupa juga kita semua perlu turut serta membangun kesadaran masyarakat. Ini penting untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak,” tandasnya.

Kemudian, Hudori juga menuturkan salah satu indikator kesuksesan Pilkada dari sisi kualitas partisipasi publik. Harapannya, melalui sosialisasi yang intens seputar  Pilkada akan meningkatkan jumlah partisipasi. “Harapannya Pilkada ini fluktuasi tingkat partisipasi nanti bisa tercapai targetnya itu 77,5%. Makanya nanti kita sosialisasi ini penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan,” pungkasnya. (ant)