Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak jabatan ketua panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2017-2022, karena ia tidak ingin ada polemik.
Menurut dia, sebaiknya jabatan tersebut diberikan kepada figur yang benar-benar bisa diterima publik, bukanlah Mendagri. “Kalau lima tahun lalu, ketua pansel Mendagri. Tahun ini, sebaiknya tidak Mendagri,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (9/8).
Mendagri juga sudah menyerahkan nama-nama calon pansel kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Selanjutnya, Pratikno akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Nama-nama belum dipublikasikan, kalau dipublikasikan kemudian satu dua nama tidak masuk kan kasihan nama yang diumumkan,” ujarnya.
Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soedarmo mengatakan, nama-nama yang diajukan menjadi calon pansel sebanyak 15 orang. Lalu ada 11 orang yang akan dipilihnya. Dia juga enggan mengungkap nama-nama calon pansel.
Soedarmo hanya menyebutkan bahwa calon pansel di antaranya berasal dari kalangan LSM, akademisi, termasuk mantan-mantan komisioner KPU sebelumnya. Mereka adalah yang paham pelaksanaan pemilu. “Gabungan semuanya. Dari berbagai golongan. Kita ambil yang benar benar netral, yang juga bisa diterima masyarakat,” kata Soedarmo.
Dia menambahkan, pansel kemungkinan mulai bekerja pada Oktober 2016. (raf)