Kastara.id, Jakarta – Di tengah isu tak sedap yang menimpa anggota DPR-RI, ternyata lembaga wakil rakyat ini mendapat pujian dalam penganggarannya. Proses penganggaran DPR RI mendapat nilai terbaik dibanding negara lainnya di ASEAN. Pujian itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and Deutsche Geselischaft fir International (GIZ).
“Proses penganggaran DPR dan transparansi yang dilaksanakan DPR menempati urutan pertama. Anggaran parlemen kita dinilai paling transparan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hanzah dalam dialog anggran di komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (10/8).
Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Singapura.
“Jadi, proses penganggaran di DPR ini paling transparan. Tapi, DPR terus dimaki karena ada yang sakit perut dengan DPR,” ujar Fahri.
Fahri didampingi Kepala Biro BKSAP Endah Tjahjani Dwirini R dan Kepala Badan Keahlian DPR Jonson Rajagukguk, mengungkapkan, di negara yang semakin maju dan demokratis keterlibatan DPR akan makin kuat.
“Tapi, DPR masih meminta anggaran kepada Menteri Keuangan, sehingga belum memiliki kewenangan penganggaran sendiri. Apalagi DPR ini sebagai infrastruktur utama dalam membangun demokrasi. Demokrasi untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Seperti diketahui, pagu anggaran 2018 mendatang DPR RI mendapat Rp 5.728.286.667.000,- dan sebelumnya mengajukan Rp 7.246.516.298.000,-.
Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Keuangan No.S. 593/MK.022017 dan 291/M.PPN/D.8/KU,01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal pagu anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, DPR memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 5.728.286.667.000,- atau mendapat tambahan Rp 1.370.576.457.000,- dibanding pagu indikatif. (arya)