Fahri Hamzah: Manajemen Bencana Lombok Harus Disederhanakan

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah di ruang kerjanya saat memberi penjelasan soal pemulihan bencana gempa Lombok (10/10). (Foto: Danu/Kastara.ID)

Kastara.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, dana bantuan pemulihan untuk para korban terdampak bencana di Lombok hingga kini belum kunjung dicairkan. Padahal mereka sudah kepalang dijanjikan.

“Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya ‘Siap’ dan ‘Akan’ dicairkan tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” kata Fahri Hamzah di ruang kerjanya di Komplek DPR, Rabu (10/10).

Menurut Fahri, lambannya bantuan untuk korban bencana Lombok akibat birokrasi yang berjalan adalah birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni masih nol.

Untuk mendapat bantuan pemulihan ini, menurut Fahri, pertama, proses pembangunan hunian, data korban, verifikasi rumah, SK kepala daerah, dan buku rekening.

Baca Juga:  Ketua MPR: Gempa Lombok Perlu Dukungan Penuh Pemerintah Pusat

Setelah itu bagi-bagi buku rekening. Sosialisasi, pilih minat RTG (Risha, kayu, atau konvensional), terus kelompok masyarakat (Pokmas), perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencarian, LPJ, rumah selesai. “Bayangkan rakyat itu tunggu uang 10 juta harus proses seperti ini. Pemerintah ini bikin orang lebih susah,” tandasnya.

“Tahapan terakhir yang kita pantau baru sebatas penyiapan dokumen,” imbuhnya.

Alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening lainnya (dari data masuk bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib kapan dananya akan cair ke rekening.

Karenanya Fahri meminta Pemerintah menyederhanakan manajemen bencana agar rakyat yang terkena musibah bisa cepat tertangani. Pada kasus bencana gempa Lombok, rakyat sudah terlanjur dijanjikan mendapat bantuan.

Baca Juga:  Garuda Salurkan 147 Ton Bantuan Kemanusiaan Gempa Lombok

“Namun proses untuk mendapatkan bantuan itu terlalu panjang. Contohnya, penduduk tersebut difoto depan rumahnya yang rusak, lalu dicek, kemudian diverifikasi. Setelah itu, penduduk yang mendapat bantuan diminta membuat laporan,” kata Fahri.

Menurut Fahri, cara birokrasi dan manajemen untuk bantuan bencana tersebut,  adalah bukan manajemen bencana. Namun manajemen pada situasi normal. “Saya ingin rakyat bisa mendapatkan bantuan seperti pejabat, dapat Lumpsum (jatah). Ini yang kita inginkan di lapangan,” tambahnya.

Saat ditanya jumlah dana bantuan yang sudah cair, Fahri mengungkap Rp 321 miliar untuk alokasi untuk 117.979 rumah rusak lainnya (data dari rumah rusak terlapor). Malah ada sekitar 99.620 unit rumah rusak dari data yang terverifikasi, masih belum jelas. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung.

Baca Juga:  Menag Beberkan 10 Inovasi Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

“Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka,” tambahnya. (danu)