Kastara.id, Denpasar – Universitas Udayana mengadakan Seminar Nasional 2018 Ilmu Politik dengan tema Masa Depan Kedaulatan Masyarakat di Indonesia, Peran Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Publik, Sabtu (10/11).
Menteri Dalam Negeri didaulat untuk membuka Seminar Nasional 2018 Ilmu Politik yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana.
Mendagri berpesan tentang persiapan Pemilu Serentak 2019 tahapan-tahapan yang tentunya dari kalangan akademisi perlu mencermati gelagat perkembangan dan dinamika yang dihadapi.
“Bali itu komplet, provinsi perjuangan di hari pahlawan ada tokoh pahlawan di Bali, tapi ada bagian yang tidak boleh dilupakan agama dan adat istiadat. Di samping ada tujuan wisata internasional, Bali juga masuk dalam daerah rawan bencana,” ujar Tjahjo.
“Salah satu tugas Kemendagri menjaga stabilitas daerah. Daerah itu berhasil kalau pertumbuhan ekonominya meningkat baik, angka kemiskinan dan pengangguran mampu ditekan dengan baik dan menjaga konteks stabilitas yang ada,” tambah Tjahjo.
“Maka yang dikatakan pemerintah daerah itu bukan Gubernur sampai kepala desa, ada unsur lain yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan, di situ ada yang namanya Perguruan Tinggi,” ujar Tjahjo.
“Kepentingan pusat di daerah itu memastikan program strategis nasional siapa pun Presidennya, terlaksana di sebuah Provinsi siapa pun Gubernurnya birokrasi itu satu mulai dari Presiden sampai kepala desa, kepala adat tegak lurus, itulah sebuah proses pemerintahan,” kata Tjahjo.
“Sekarang memasuki kita di tahun politik ada Pileg dan Pilpres, ini sebagai bagian tahap konsolidasi demokrasi yang begitu rumit. Tetapi kami yakin KPU dan Bawaslu punya pengalaman, integritas, dan profesional yang memiliki otoritas tunggal sebagai penyelenggara Pemilu. Mereka didukung oleh Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan, Satpol PP, Pemerintah Daerah agar pelaksanaan berjalan dengan baik,” kata Tjahjo.
Kuncinya satu, partisipasi politik masyarakat meningkat. Target KPU 78%. “Tolong adik-adik mahasiswa yang belum punya e-ktp, buat e-ktp. Yang belum terdaftar di TPS, urus agar hak politik anda tidak hilang sebagai warga negara yang memiliki hak politik,” imbuh Tjahjo.
Pesan penutup dari Mendagri Tjahjo Kumolo, semua pihak diajak untuk melawan racun demokrasi yang merusak konsolidasi demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berhujat, ujaran kebencian yang harus dicermati oleh mahasiswa dan kalangan akedimisi. (put)