PDIP Belum Punya Bukti Kuat Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo

Kastara.ID, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mendesak Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Hal itu menjadi sorotan Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya yang disampaikan kepada Kastara.ID, Jumat (10/11) siang.

Menurut Jamil, desakan itu wajar karena Gibran lebih memilih menjadi cawapresnya Prabowo daripada mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP.

Sementara Bobby secara terbuka mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan Megawati yang mengusung Ganjar.

“Kalau Gibran ke Prabowo dan Bobby mendukungnya, maka hal itu kemungkinan besar atas restu Joko Widodo. Sebagai kader PDIP, Jokowi tampaknya sudah merestui anak dan menantunya keluar dari PDIP,” ungkap pengamat dari Universitas Esa Unggul Jakarta ini.

Selain itu, restu itu juga tampaknya diberikan Jokowi kepada Kaesang Pangarep. Sebagai Ketua PSI, Kaesang sudah mengarahkan dukungan secara resmi kepada pasangan Prabowo-Gibran.

“Semua itu tampaknya mengindikasikan Jokowi bulat mendukung Prabowo. Hanya saja Jokowi tidak mempublikasikan dukungannya ke khalayak ramai,” tandas Jamil lagi.

Hal itu tentunya menyulitkan PDIP untuk memastikan arah dukungan Jokowi kepada pasangan capres. PDIP belum punya bukti kuat untuk menyatakan Jokowi tidak tegak lurus atas keputusan Megawati mengenai capres yang diusung PDIP.

“Meskipun harus diakui, PDIP tampaknya sudah menangkap indikasi yang kuat atas dukungan Jokowi kepada Prabowo. Namun fakta kasat mata belum ada, sehingga PDIP tidak berani menuduh Jokowi pendukung Prabowo,” jelas Jamil.

Atas dasar itu, PDIP tampaknya belum berani mendesak Jokowi untuk mengembalikan KTA. PDIP tampak lebih berhati-hati dan tidak mau frontal sebelum ada bukti akurat dan tersurat.

“Namun PDIP tampaknya akan memperlakukan Jokowi sama dengan Gibran dan Bobby, bila sudah memperoleh bukti yang akurat dan transparan mengenai dukungannya ke Prabowo. Megawati bisa saja secara langsung meminta Jokowi untuk mengembalikan KTA-nya ke DPP PDIP,” tandas Jamil. (dwi)